TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (PP KAMMI) mendesak Komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk menindak tegas birokrat, politisi partai dan Anggota DPR yang mendagangkan pengaruhnya untuk melakukan lobi dan praktik kolusi. 

Penanggungjawab sementara (Pjs) Ketua Umum PP KAMMI Susanto Triyogo merujuk kepada mereka yang melakukan lobi untuk mendapatkan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) dari Kementrian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan. 

"Praktek import pangan dan hortikultura RI dalam beberapa tahun terakhir sudah sangat mengkhawatirkan akibat kebijakan import yang syarat KKN. KPK dan aparat penegak hukum tentu sangat bertanggung jawab atas ketidaktegasannya kepada para mafia import dan pemburu rente import pangan selama ini," ujar Susanto, dalam keterangannya, Jumat (29/1/2021). 

Menurutnya, motif rente SPI seperti yang melibatkan anggota DPR dan koleganya pada November lalu, merupakan kejahatan import yang tak hanya merugikan keuangan negara. Melainkan juga mengancam masa depan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang. 

Baca juga: Tersangka Kasus Suap Ekspor Benur Edhy Prabowo Mengaku Gemar Minum Wine

"KPK tidak boleh takluk dengan kekuatan politik manapun. Kejahatan pangan adalah kejahatan kemanusiaan yang harus disikapi secara serius," kata dia. 

"Hal ini bisa dimulai dengan mengusut tuntas kasus suap SPI hortikultura yang melibatkan politisi dan birokrat kementrian terkait," imbuh Susanto. 

Sebagai wakil rakyat, kata Susanto, anggota DPR harusnya tegas mengontrol kebijakan import pangan pemerintah. 

"Terutama dalam rangka melakukan penghematan devisa negara dengan meningkatkan produktivitas produk pangan dan hortikultura dalam negeri, bukan justru turut menjadi bagian dari pemburu rente," tandasnya.