Tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit soal Pam Swakarsa, Polemik hingga Kata Pengamat
Wacana Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo soal Pam Swakarsa menuai kritik dan dukungan bagi berbagai kalangan, ini tegasnya
Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
TRIBUNNEWS.COM - Wacana Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk melangsungkan program Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) menjadi pembicaraan berbagai kalangan.
Di antaranya memberikan kritik hingga analisis terhadap program Kapolri baru pengganti Jenderal Polisi Idham Azis itu.
Seperti halnya Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti mengaku khawatir, rencana pengaktifan Pam Swakarsa ini dapat menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat.
Lalu SETARA Institute menilai pembentukan Pam Swakarsa memperlihatkan watak pemerintah yang semakin mengutamakan penggunaan pendekatan keamanan sebagai jawaban atas berbagai persoalan.
Namun, pengamat dan Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Reza Indragiri Amriel menyebut, Pam Swakarsa yang ingin dibentuk oleh Polri menjadi hal positif.
Dalam hal itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menegaskan bahwa Pam Swakarsa nantinya tak seperti yang dikhawatirkan beberapa pihak.
Lalu bagaimana faktanya?
Baca juga: Pam Swakarsa: Menakutkan ?
Berikut inilah fakta-fakta dirangkum dari berbagai sumber mengenai Pam Swakarsa termasuk polemik hingga penjelasan sang Kaolri Jenderal Listyo Sigit:
Kekhawatiran Kontras
Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti mengaku khawatir, rencana pengaktifan Pam Swakarsa ini dapat menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat.
Sebab, Fatia menyebut pengaktifan Pam Swakarsa akan memberikan ruang bagi kelompok tertentu melakukan kekerasan atas nama menjaga ketertiban umum.
Hal itu, kata Fatia, semakin diperparah dengan tidak adanya sistem pengawasan dan evaluasi Pam Swakarsa itu sendiri.
"Yang ditakutkan ke depan, Pam Swakarsa membuat rasa takut yang lebih luas lagi kepada masyarakat, menimbulkan konflik horizontal," Fatia kepada Kompas.com, Jumat (22/1/2021).
Selain itu, kata dia, rencana ini juga menandakan negara belum bisa lepas dari bayang-bayang otoritarianisme.