TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ada gerakan politik inkonstitusional yang akan merebut paksa kepemimpinan partai.  

Tak hanya melibatkan kader dan mantan kader Partai Demokrat, gerakan politik itu disebut ada pejabat penting di lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Merespons hal tersebut, mantan Kader Partai Demokrat Gede Pasek Suardika meminta AHY untuk membuka siapa saja sosok yang dimaksud ingin merebut paksa Partai Demokrat.

Baca juga: Jawab Tudingan AHY, Moeldoko: Jangan Ganggu Pak Jokowi

Jangan sampai, pernyataan AHY itu menimbulkan multitafsir dan berpotensi menimbulkan fitnah.

"Sebaiknya agar tidak menimbulkan multitafsir, saling menduga yang bisa menjurus fitnah, alangkah bagusnya dibuka saja secara vulgar," kata Gede Pasek saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (1/2/2021).

Gede Pasek yang saat ini menjabat Sekjen Partai Hanura itu menilai, tidak elok jika hanya menyebarkan narasi tanpa bukti yang detail.

Apalagi, AHY menyebut ada mantan kader Demokrat dan ada pejabat di lingkungan Presiden Jokowi.

Dia kembali mengimbau kepada AHY untuk membuka sosok 'gerakan kudeta' tersebut.

"Katanya sudah pegang bukti, buka saja agar tidak malah menjadi sinetron politik atau gosip politik mirip artis yang ingin naikkan rating," ujar Gede Pasek.

Penjelasan AHY

Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan dirinya telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (1/2/2021) pagi.

Tujuan AHY menyurati Jokowi ialah untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait informasi adanya gerakan politik inkonstutional yang bermaksud untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Berdasar informasi yang didapat, AHY menyebut ada keterlibatan sejumlah nama di lingkup pemerintahan Kabinet indonesia Maju.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ungkap AHY dalam konferensi pers di Taman Politik DPP Demokrat, Senin, dikutip dari kanal YouTube AHY.

Dalam paparan AHY, informasi adanya gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan Demokrat didapatkannya dari laporan pimpinan dan kader Demokrat baik pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY.

Baca juga: Pidato Lengkap AHY Soal Rencana Kudeta Partai Demokrat, Libatkan 5 Orang Termasuk Pejabat

Terdiri dari 5 Orang

Lebih lanjut AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi.

AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang.

Terdiri dari satu kader Demokrat aktif dan satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif.

Kemudian, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi.

Baca juga: Rencana Pemilu 2024, Legislator Demokrat Ingatkan Soal Jatuhnya Korban Penyelenggara Pemilu di 2019 

Selain itu, satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu.

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

AHY menyebut, tokoh yang akan mengambil alih itu, akan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," katanya.

Dan para pelaku, kata Agus, merasa yakin pasti sukses karena didukung para pejabat tinggi lain.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," ujarnya.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.