TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarkat (PPKM) tidak efektif mengendalikan pandemi Covid-19.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rahmad Handoyo menyarankan, perlu diambil kebijakan yang berbeda dari PPKM atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Saya kira bagus juga keberhasilan atau yang dilakukan negara lain pantas juga dilakukan di kita. Seperti di Hong Kong lockdown atau karantina terbatas untuk RT. Seseorang yang di wilayah itu ada (terpapar Covid-19) ditutup sampai dia sembuh," kata Rahmad saat dihubungi Tribunnews, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Distribusi Vaksin Dinilai Satgas Covid-19 Sudah Tepat

Rahmad setuju dengan evaluasi yang dilakukan pemerintah, bahwa PPKM tahap pertama tidak efektif.

Selain ekonomi yang tak beranjak naik, kasus positif Covid-19 juga tak terkendalikan.

Dia menyatakan, pemerintah harus segera memikirkan langkah mana yang cocok untuk diterapkan di Indonesia, dalam rangka mengendalikan pandemi Covid-19.

"Saya kira perlu didiskusikan mana strategi yang cocok di Indonesia," ucapnya.

Baca juga: Update Corona 31 Januari 2021: Tambah 12.001, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Berjumlah 1.078.314

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarkat (PPKM) tidak efektif.

Hal itu dikatakan presiden dalam rapat terbatas tertutup yang digelar Jumat lalu, (29/1/2021).

"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM Tanggal 11 Januari sampai 25 Januari 2021. Kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif," kata Presiden dikutip dari  video yang diunggah youtube Sekretariat Presiden pada Minggu, (31/1/2021).

Pasalnya kata Presiden mobilitas masyarakat masih sangat tinggi meski telah diberlakukan PPKM.

Dampaknya, kasus Covid-19 tetap meningkat di wilayah yang memberlakukan PPKM.

"Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobilty-nya ada.  Sehingga di beberapa provinsi Covid-19 nya tetap naik," kata Presiden.

Baca juga: PPKM Dinilai Tidak Efektif Menekan Laju Covid-19, Jokowi Minta Aparat di Lapangan Lebih Tegas

Sementara itu di satu sisi aspek ekonomi di 77 kabupaten atau kota di 7 provinsi yang menerapkan PPKM tersebut menjadi turun. 

Oleh karena itu, kebijakan PPKM tersebut tidak efektif.

"Menurut saya hati-hati ini (ekonomi) turun ada PPKM ini turun. Sebetulnya  Nggak papa asal Covid-19 nya juga turun, tapi ini engga," katanya.

Presiden mengatakan bahwa penyebab tidak jalannya kebijakan PPKM karena, implementasinya yang rendah.

Petugas tidak tegas dan konsisten dalam menerapkan PPKM.

"Tetapi yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten ini masalah implementasi ini," pungkasnya.