TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus merespons surat yang dikirim Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Isi surat tersebut diketahui meminta klarifikasi presiden soal dugaan keterlibatan pejabat tinggi di lingkaran kekuasaan untuk mengkudeta posisi Ketua Umum Partai Demokrat.

"Sungguh elok bila Presiden Jokowi juga merespons permohonan klarifikasi dengan mengundang AHY ke Istana," kata Jamiluddin melalui keterangannya, Selasa (2/2/2021).

"Melalui makan bersama di Istana, sebagaimana yang sering dilakukan Jokowi, tampaknya persoalan Partai Demokrat dapat diselesaikan dengan elegan," imbuhnya.

Jamiluddin menilai, pertemuan itu seharusnya dilaksanakan secepatnya.

Hal itu dilakukan agar persoalan dugaan keterlibatan orang dekat Jokowi di internal Partai Demokrat tidak menjadi bola liar.

Jangan sampai isu ini dimanfaatkan para petualang politik untuk membuat negeri ini menjadi gaduh.

Baca juga: Empat Faksi Ini Ingin Kepemimpinan Demokrat di Tangan Moeldoko

"Dengan cara itu, Presiden Jokowi memperlihatkan kepada khalayak luas, partai politik harus independen. Tidak boleh ada pihak-pihak yang mengintervensi partai politik, apalagi mengkudeta ketua umumnya," ucapnya.

"Kalau Jokowi melakukan hal itu, pastilah akan dikenang sebagai presiden yang sangat menghormati partai politik sebagai pilar demokrasi," lanjutnya.