TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya mengungkap pihaknya menerima aduan bahwa DPP Partai Demokrat meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan DPC. 

Hal itu dibantah oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Lucy Kurniasari.

Lucy menegaskan pihaknya belum pernah dimintai iuran oleh DPP hingga saat ini 

"DPC Partai Demokrat Kota Surabaya hingga saat ini belum pernah dimintai iuran oleh DPP Partai Demokrat," ujar Lucy, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (3/2/2021). 

Baca juga: WN AS Terpilih Jadi Bupati di NTT, Demokrat: Ada Kelalaian dari Penyelenggara dan Dirjen Imigrasi

Lucy sendiri menilai akan wajar jika setiap fraksi dimintai iuran selama hal tersebut diatur dalam peraturan organisasi atau partai. 

Apalagi, kata anggota Komisi IX DPR RI itu, semua partai pasti memberlakukan iuran kepada anggotanya dengan besaran yang berbeda-beda. 

"Semua partai baik di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, memberlakukan iuran kepada anggotanya yang besarnya berbeda-beda. Hal itu sudah berlaku sejak lama," kata dia.

Oleh karenanya, Lucy menilai aneh jika kemudian ada yang mempermasalahkan iuran di tiap fraksi.

Sebab iuran tentu sudah berlaku sejak era-era sebelumnya. 

"Karena itu sungguh aneh bila ada pihak-pihak yang mempersoalkan iuran di fraksi. Padahal di era mereka, iuran fraksi sudah berlaku di semua fraksi partai," tandasnya. 

Baca juga: Dugaan Kudeta Demokrat, Komunikolog Politik : Pemerintah Perlu Beri Perlindungan pada Partai Politik

Sebelumnya diberitakan, forum pendiri dan senior Partai Demokrat menyampaikan alasan menginginkan perubahan di partai berlambang bintang Mercy kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Alasan tersebut disampaikan mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, Ahmad Yahya menyikapi pernyataan AHY dengan menyebut ada pihak yang berencana mengambil alih paksa kepemimpinannya.

"Kami menerima aduan bahwa DPP meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan fraksi di DPC, sehingga menjadi beban teman-teman di daerah,” kata Yahya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (2/2/2021).

Menurutnya, hal tersebut tidak pernah terjadi saat kepemimpinan Ketua Umum Demokrat sebelumnya, baik era Subur Budi Santoso, almarhum Hadi Utomo dan Anas Urbaningrum.

Selain itu, kata Yahya, DPP Demokrat juga telah mencederai janjinya dalam pelaksanaan Pilkada baru-baru ini, dimana biaya operasional Pilkada 50 persen yang dijanjikan tidak dilaksanakan dan ini membuat mesin partai dalam mendukung pasangan calon tidak berjalan. 

"Lalu, proses penentuan pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh Demokrat dikepemimpinan sebelumnya diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC masing-masing. Namun, sekarang ini sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan daerah," paparnya. 

Baca juga: PROFIL Orient Riwu Kore Bupati Terpilih Sabu Raijua, WN AS, Diusung Demokrat, Gerindra & PDIP

Oleh sebab itu, Yahya mengatakan sebagian kader Demokrat menginginkan adanya perubahan yang lebih baik ke depan dan kembali menjadi partai besar.

Selain itu, kader ingin kesan negatif bahwa Demokrat ini sebagai partai ekslusif dan milik keluarga harus dihilangkan.

"Kader Demokrat di daerah berharap partai ini dapat dipimpin oleh figur yang sudah matang memiliki ekstra kemampuan kepemimpinan, pengalaman dan ketokohan yang dapat mengembalikan kejayaan Partai Demokrat seperti 2004,” ujarnya.

Diketahui, tokoh yang hadir dalam acara pernyataan pendiri dan senior Partai Demokrat menyikapi pernyataan AHY, di antaranya mantan Ketua DPD Demokrat Sulteng Ahmad Yahya, mantan wasekjen Demokrat Tri Yulianto. 

Kemudian, mantan wasekjen Demokrat Syofwatillah Mohzaib, mantan anggota DPR Anton Rifai, dan mantan pimpinan pengawas komisi Demokrat M. Darmizal.