Max menegaskan, kudeta bukan hal yang mudah karena harus dilakukan dengan menyusun perencanaan yang matang lebih dahulu.

"Dulu waktu mau jadi ketua, AHY itu ngomong muda adalah kekuatan, sekarang selesaikan dengan tenaga yang muda itu, jangan lebay.

Jangan panik, belum apa-apa sudah panik, libatkan orang sana orang sini, yang mau mengkudeta lah, kudeta itu memangnya gampang apa, kudeta itu harus punya perencanaan yang matang," katanya.

Senada dengan Max, mantan Sekjen Partai Demokrat, Marzuki Alie juga meminta AHY tidak menjadi pemimpin partai yang cengeng.

Hal tersebut disampaikan Marzuki menyikapi pernyataan AHY yang menyebut ada kader dan pihak pejabat negara ingin mengambil alih Partai Demokrat darinya secara paksa atau kudeta.

"Kudeta apa sih? Lalu kenapa memangnya, misalnya ada? Kok rame. Partai biasa ada gonjang-ganjing, ada trik kanan, trik kiri, ada suka tidak suka," ujar Marzuki saat dihubungi, Jakarta, Selasa (2/2).

"Seorang pemimpin harus mampu mengkonsolidasikan kekuatan di bawahnya. Tidak usah cengeng, mau surati Pak Jokowi, jangan cengeng lah," sambung Marzuki.

Menurutnya, pemimpin partai politik seharusnya mampu menggerakan seluruh kader untuk tetap solid agar tidak mudah digoyang oleh pihak eksternal maupun internal. "Artinya, pimpin secara profesional, tegaskan aturan partai, mekanisme partai diikuti," ucap mantan Ketua DPR itu.

Marzuki lantas menceritakan pengalamannya saat menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, di mana saat ini terdapat gerakan-gerakan internal yang ingin melengserkannya.

"Waktu itu gonjang-ganjing kan banyak, menjatuhkan sekjen lah, tidak pernah saya respon dengan berita-berita seperti ini. Kerja saja, buktikan kerja kita bagus, kita tunjukkan dan hasilnya kita menang Pemilu saat itu," papar Marzuki.

Oleh sebab itu, Marzuki berpesan kepada AHY untuk lebih bijak lagi dalam memimpin Partai Demokrat, tanpa mengungkap persoalan internal ke publik dan menuduh pihak lain terlibat.

"Beliau orang muda, bagus. Tapi mulai lebih bijak lagi, apalagi bicara di ruang publik. Boleh dia ngomong, tapi tidak boleh nyebut nama presiden, klarifikasi ke presiden, etikanya tidak ada," paparnya.

"Bagaimana kalau SBY dulu diperlakukan seperti itu, tidak enak juga. Pasti tidak mungkinlah pak Jokowi menanggapi itu, kan tidak pas juga. Kalau ada orang, si A, si B, tunjuk aja hidungnya, dan dia harus menyampaikannya, jangan orang-orang sekitarnya nuduh-nuduh," sambung Marzuki.(tribun network/dit/sen/dod)