TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menyayangkan sikap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terus menyangkal terkait rencana ambil alih paksa atau kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kepemimpinan Partai Demokrat. 

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pernyataan-pernyataan Moeldoko selama ini bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang menghadiri pertemuan dan fakta di lapangan. 

Baca juga: Dituding Bikin Posko Kudeta, Moeldoko Peringatkan Demokrat Tidak Tembak Kanan-kiri

Sebagai contoh, kata Herzaky, dalam penjelasan pada 1 Februari 2021, Moeldoko mengakui bertemu dengan sejumlah kader Demokrat di rumahnya untuk mendengarkan curhat.

Tetapi, saat jumpa pers 3 Februari 2021, Moeldoko mengakui pergi ke hotel untuk menemui mereka. 

"Artinya, ada upaya untuk menyisihkan waktu dan energi di antara kesibukan sebagai Kepala Kantor Staf Presiden untuk menemui kader-kader Partai Demokrat, yang berada di luar lingkup tanggung jawabnya," ujar Herzaky dalam keterangannya, Kamis (4/2/2021).

"Para kader yang ditemui, dibujuk datang dengan janji untuk mendapat alokasi dana tanggap bencana alam di daerah masing-masing. Mereka datang dengan prasangka baik, untuk menghormati undangan, tetapi malah diajak bicara soal KLB dan pencapresan 2024. Mereka tidak curhat," sambungnya. 

Baca juga: Moeldoko Akui Pertemuannya dengan Anggota dan Eks Anggota Demokrat Berlangsung di Hotel dan Rumah

Menurut Herzaky, ajakan KLB tersebut tidak digubris kader Demokrat, sehingga mereka kemudian melaporkan pertemuan tersebut pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat. 

"Dari berbagai sumber yang sudah kami verifikasi, kami juga mendapati fakta dana yang sudah disiapkan untuk para pemilik suara guna menyelenggarakan KLB," ucapnya.