TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung beri tanggapan terkait momen Kepala Staf Presiden Moeldoko yang sempat menyinggung nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan.

Moeldoko menyinggung nama Luhut saat ditanyai perihal tudingan akan kudeta Partai Demokrat pada konferensi persnya.

"Pak LBP juga pernah cerita sama saya. Saya juga didatangi oleh mereka mereka, saya juga sama. Tapi gak ribut begini," kata Moeldoko pada konferensi persnya, Rabu (3/2/2021).

Rocky mengatakan, momen Moeldoko menyinggung nama Luhut mungkin dijadikan jembatan.

Yakni, jembatan komunikasi antara Moeldoko dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Moeldoko Buka-bukaan Soal Tudingan Sebar Uang ke Kader Demokrat

Baca juga: Alasan Munculnya Isu Kudeta di Partai Demokrat, Pengamat: Popularitas AHY Jauh Dibawah SBY

"Mungkin pak Luhut dijadikan jembatan untuk memberitahui pada Jokowi, bahwa enggak ada apa-apa," kata Rocky pada kanal YouTube-nya, Kamis (4/2/2021)

Menurutnya, bisa saja Jokowi masih menunggu pernyataan Moeldoko terkait keduta Partai Demokrat.

Hal itu karena sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengabarkan dirinya kirim surat ke Jokowi perihal klarifikasi rencana kudeta Partai Demokrat.

Namun sampai saat ini, Jokowi belum memberi respon soal surat AHY. 

Baca juga: Presiden Jokowi Tak Akan Tanggapi Surat AHY, Demokrat: Saksi Bilang Ada Restu dari Pak Lurah

Baca juga: UPDATE Tuduhan Kudeta di Demokrat: Sikap Istana soal Surat AHY, Moeldoko Klaim Tak Punya Kekuatan

"Mungkin pak Jokowi masih kasih tanda curiga kepada Pak Moeldoko karena Pak Moeldoko pasti belum melapor pada pak Jokowi."

"Dalam 2 hari pak jokowi nunggu sebetulnya, karena surat AHY itu udah terbuka pada publik. Jadi, tetap pak Jokowi dapat bola panas, dia mesti jawab surat itu."

"Kalau dia (Jokowi) diemin, orang menganggap, kalau begitu pak Jokowi berada didalam konspirasi," ujar Rocky.

Ia mengatakan, Moeldoko seharusnya memberi keterangan soal tudingan kudeta ini ke Jokowi.

"Seharusnya Pak Moeldoko datang ke Pak Jokowi, dan bilang Pak Jokowi begini-begini."

"Sehingga Pak Jokowi suruh nanti pak Luhut atau siapa mengatakan, udah-udah dibereskan ternyata itu urusan sendiri Pak Moeldoko," tanggap Rocky. 

Baca juga: Moeldoko Sindir AHY: Dipilih Aklamasi Kenapa Takut Ya?

Baca juga: Tanggapi Tudingan AHY Terkait Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Kenapa Mesti Takut Dia?

Rocky berharap, kedepannya tak ada nama lain yang akan disebutkan Moeldoko.

Sebelumnya, Rocky menilai sikap Moeldoko menyebut nama Luhut sebagai upaya cari perlindungan.

"Pak Moeldoko ini berupaya untuk cari pelindung, tapi caranya itu anakronis, kalau istilahnya," tutur Rocky.

Ia menuturkan, persoalan pertemuan Moeldoko dengan Luhut merupakan dua hal yang berbeda.

"Bahwa itu persoalan lain dengan maksud yang lain, karena itu jangan terlalu banyak cari-cari alibi Pak Moeldoko," lanjutnya.

Istana Enggan Tanggapi Surat AHY kepada Jokowi soal Isu Kudeta Partai Demokrat: Itu Internal Partai

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membenarkan pihak Istana telah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Adapun, surat tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang isu pengambilalihan kepemimpinan AHY.

Diduga, pengambilalihan ini melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden dan menyeret nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Baca juga: Kader Partai Demokrat Jawa Barat Sebut Istana Kena Prank, Begini Penjelasannya

Baca juga: Demokrat : Kader Diundang Moeldoko Akan Diberikan Dana Tanggap Bencana Alam, Tapi Malah Bicara KLB

"Iya benar kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Pak Presiden."

"Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat," kata Pratikno dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Kendati telah menerima surat tersebut, Pratikno menyebut pihaknya tidak akan menjawab surat dari putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu.

"Dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," jelas Pratikno.

Pratikno mengatakan, surat AHY tak akan dijawab karena berisi tentang dinamika internal Partai Demokrat.

Ia pun mengingatkan agar pihak Partai Demokrat menyelesaikan persoalannya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam partainya.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat."

"Yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," tegas Pratikno.

(Tribunnews.com/Shella/Maliana)