"Untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN, penting bagi kita semua untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN, terutama prinsip rule of law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional," katanya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama PM Malaysia mengatakan bahwa pihaknya juga memandang serius kondisi politik yang terjadi di Myanmar.

Menurutnya kudeta yang terjadi merupakan kemunduran demokrasi di Myanmar.

Oleh karena itu ia setuju untuk mengutus Menlu agar menjajaki pertemuan antar Menlu se-ASEAN .

"Ini, saya sangat bersetuju dengan cadangan supaya kedua-dua Menteri Luar Negeri diberi mandat untuk mencari kesepakatan supaya satu masyarakat khas ASEAN diadakan bagi membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam," kata Muhyiddin dalam bahasa Melayu.

Dalam pertemuan dibahas pula soal nasib pekerja migran Indonesia.

"Saya menyampaikan apresiasi penghargaan atas kerjasama perlindungan WNI di Malaysia terutama selama pandemi dan saya kembali menitipkan WNI di Malaysia pada pemerintah Malaysia," kata Presiden Jokowi.

Presiden mendorong dibuatnya nota kesepahaman atau MoU baru mengenai perlindungan PMI Indonesia.

"Terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, saya menekankan pentingnya penyelesaian, pembuatan MOU, MOU baru mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia," katanya.

Tidak hanya itu, Presiden juga mendorong dirancangnya one channel system dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di Malaysia.

Tujuan untuk mencegah adanya perdagangan manusia atau human trafficking.

"One channel system agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih baik untuk mencegah terjadinya para pekerja menjadi korban perdagangan manusia," pungkasnya.

PM Muhyiddin meminta Jokowi untuk memerintahkan perwakilan Indonesia di Malaysia agar mensosialisasikan program amnesty bagi tenaga kerja ilegal.

Dia juga meminta Jokowi untuk memastikan pekerja migran Indonesia (PMI) yang datang ke Malaysia melalui jalur yang legal.