Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat Bambang Purwanto menilai bahwa program food estate atau lumbung pangan berskala luas merupakan langkah cerdas untuk meningkatkan ketahanan pangan. 

Lumbung pangan merupakan solusi akibat  lahan sawah di Jawa yang kian berkurang akibat kebutuhan perumahan yang akan mengancam ketahanan pangan Nasional.

Menurutnya pengembangan proyek tersebut harus dioptimalkan dengan baik sehingga sesuai dengan tujuan awal program tersebut.

Salah satunya dengan mengoptimalkan lahan petani yang sudah ada dengan bantuan serta biaya yang cukup besar, didukung semangat petani yang luar biasa karena merasa mendapat perhatian Pemerintah.

"Harus optimal sesuai dengan harapan Presiden, sehingga dapat sebagai percontohan daerah lain tinggal datang dan belajar di foot estate," kata Bambang, Minggu, (7/2/2021).

Baca juga: Ayu Ting Ting Batal Nikah, Pihak Hotel Sebut Sudah Ada Pembayaran hingga Tes Food: Tinggal Eksekusi

Hanya saja menurut dia pembangunan proyek strategis tersebut belum sesuai dengan harapan.

Untuk wilayah Kalimantan Tengah misalnya, pada tahun 2020 seharusnya sudah dibangun 20 ribu hektar di kabupaten Kapuas, dan 10 ribu hektar di Kabupaten Pulau pisang. 

Saat ini yang terbangun hanya 1000 hektar di Kabupaten Pulau Pisang tepatnya  di Belanti Desa Gedabung Kecamatan Maliku. Serta 6000 hektar di Kabupaten Kapuas di Desa Terusan Makmur dan Terusan Kriya Kecamatan Bataguh.

"Selebihnya pintu air belum diperbaiki tentu berakibat terhadap hasil yang kurang sesuai harapan," katanya.

Kurang optimalnya proyek pembangunan lumbung pangan menurut dia, karena mekanisme kerja terpadu yang tidak terkoordinir dengan baik antarlintas Kementerian/ Lembaga, terutama Kementerian PUPR. 

Baca juga: BTN dan Kementerian PUPR Kerjasama Salurkan KPR Bersubsidi

Kementerian tersebut kata dia, lambat dalam memperbaiki irigasi dan pintu air. Termasuk juga lambat dalam perbaikan  JUT (Jalan Usaha Tani) yang rusak berat.

"Serta jembatan belum mulai tentu hal ini akan berpengaruh terhadap hasil panen juga ketika panen  bakal kesulitan mengangkut hasil panen," katanya.

Menurut anggota DPR dari Dapil Kalteng tersebut,  Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) juga belum mendapatkan perhatian pemerintah. 

Padahal PPL merupakan ujung tombak pertanian yang bertugas membimbing petani. Saat ini PPL hanya mendapatkan biaya operasional Rp 400 ribu per bulan.

Dengan cakupan luas wilayah dan  medan yang sulit, kata dia, seharusnya PPL mendapat perhatian serius. Terutama dalam masalah pelatihan untuk meningkatkan kemampuan seiring teknologi yang terus berkembang.  

"Kenapa bisa terjadi hal seperti ini di kegiatan mega proyek yang menjadi kebanggaan kita semua?" katanya.

Seharusnya kata Bambang, proyek atau kegiatan yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga dibuat SKB (surat keputusan bersama). Karena proyek merupakan kerja terpadu, sehingga harus jelas tugas setiap kementerian atau lembaga. Selain itu harus dipertegas pula siapa penanggungjawab keseluruhan proyek tersebut.

"Ketika penanggungjawab tidak menguasai tentu hasilnya pasti amburadul sehingga program yang bagus sekalipun tidak akan sesuai dg harapan semula, inilah problemnya," pungkasnya.