Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Alasan Kejaksaan Agung Belum Tetapkan Tersangka Dalam Kasus BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Penyidikan JAM Pidsus Febrie Adriansyah ungkap alasan belum ada penetapan tersangka di kasus BPJS Ketenagakerjaan.

Alasan Kejaksaan Agung Belum Tetapkan Tersangka Dalam Kasus BPJS Ketenagakerjaan
Tribunnews.com/ Igman Ibrahim
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (22/1/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung RI masih belum menetapkan satupun tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam tubuh PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"BPJS belum (penetapan tersangka)," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Febrie Adriansyah di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Febrie mengungkapkan alasan penyidik masih belum menetapkan satu pun tersangka dalam kasus tersebut.

Padahal, penyidik telah sempat melakukan penyitaan di perusahaan plat merah tersebut.

Baca juga: Kejagung Minta Bantuan OJK untuk Audit Forensik Lacak Aset Kasus Korupsi Asabri

Dijelaskan Febrie, penyidik masih mendalami transaksi-transaksi yang terkait pengelolaan dana investasi dari BPJS Ketenagakerjaan.

Penyidik masih menilai apakah transaksi itu bagian dari risiko bisnis atau adanya unsur korupsi.

"Karena itu kan menyangkut penilaian apakah transaksi transaksi ini yang ada kerugian ini masuk kualifikasi risiko ketika investasi bisnis atau kejahatan di balik itu. Nah ini yang masih terus di dalami teman-teman," pungkasnya.

Baca juga: Kejagung Periksa 3 Orang Saksi Terkait Dugaan Kasus Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung RI sebelumnya menduga adanya tindak pidana korupsi yang terjadi dalam tubuh PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkaitan dengan pengelolaan dana investasi. 

Kapuspenkum Kejagung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan bahwa kasus tersebut kini telah ditingkatkan menjadi penyidikan.

Penyidik menemukan dugaan pelanggaran pidana dalam urusan keuangan perusahaan pelat merah tersebut.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas