Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Asisten Rumah Tangga ? Berikut Tanggapan Pengamat

Pengamat hukum, T Priyanggo Trisaputro, sebut perjanjian menjadi satu-satunya perlindungan hukum bagi ART dan Majikan, Senin (8/2/2021).

Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Asisten Rumah Tangga ? Berikut Tanggapan Pengamat
Freepik
Ilustrasi Hukum - Pengamat hukum T Priyanggo Tri Saputro sebut perjanjian menjadi satu-satunya perlindungan hukum bagi ART dan Majikan, Senin (8/2/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Fenomena Asisten Rumah Tangga (ART) masih melekat di masyarakat.

Pekerja ART dicari untuk sekedar membantu kehidupan rumah tangga hingga menjaga anak.

Tak sedikit kasus muncul dalam hubungan ART dengan majikan selaku pemberi kerja.

Sayangnya, sampai saat ini, belum ada UU yang mengatur secara spesifik tentang ART.

Baca juga: Sejak Isu Kudeta, Popularitas AHY dan Partai Demokrat Meningkat, Pengamat: Populer Saja Tak Cukup

Baca juga: Pengamat: Ada Insentif yang Didapat Parpol Ketika Taat ke Jokowi Soal RUU Pemilu

Pengamat Hukum sekaligus Advokat Solo, T Priyanggo Trisaputro, mengatakan perjanjian awal kerja menjadi pelindung bagi ART maupun majikan secara hukum.

Hal itu diungkapkan Priyanggo pada program Kacamata Hukum bertajuk Perlindungan Hukum dalam Hubungan ART dan Majikan.

"Inilah ruang awal untuk melindungi ART dan majikan."

"Peraturan itu belum ada, maka satu-satunya perlindungan hukum adalah perjanjian atau kontrak," ucap Priyanggo, Senin (8/2/2021).

Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Asisten Rumah Tangga ? Berikut Tanggapan Pengamat
Pengamat hukum T Priyanggo Tri Saputro sebut perjanjian menjadi satu-satunya perlindungan hukum bagi ART dan Majikan, pada program Kacamat Hukum Tribunnews, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Pengamat : Kalau Bukan Perintah Jokowi, NasDem dan Golkar Tak Balik Badan Soal RUU Pemilu

Baca juga: Apa Urgensinya Revisi UU Pemilu Saat Ini? Berikut Pandangan Pengamat

Secara umum, syarat sah suatu perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada isi perjanjian kerja antara ART dengan majikan.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas