Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Gerakan Penyelamatan Desak Suharso Monoarfa Tinjau Ulang Susunan Pengurus PPP 2020-2025

menuntut Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP terpilih untuk meninjau ulang susunan kepengurusan partai berlambang Ka'bah itu.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Gerakan Penyelamatan Desak Suharso Monoarfa Tinjau Ulang Susunan Pengurus PPP 2020-2025
Tribunnews.com, Chaerul Umam
Konferensi pers Gerakan Penyelamat PPP, di Resto Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menuntut Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP terpilih untuk meninjau ulang susunan kepengurusan partai berlambang Ka'bah itu.

Demikian disampaikan juri bicara Gerakan Penyelamat PPP Rusli Effendi sebagai bagian dari satu di antara 5 tuntutan kepada Suharso dan tim formatur kepengurusan PPP.

"Mencermati dan menilai proses dan hasil Muktamar IX serta susunan pengurus DPP PPP 2020-2025, para senior, ulama PPP, tokoh pejuang partai, sebagian besar Pengurus Harian DPP 2016-2020 dan simpatisan PPP tersentak kaget dan penuh penasaran serta sangat kecewa melihat Hasil Muktamar IX dan susunan pengurus harian DPP PPP," kata Rusli dalam konferensi pers di Resto Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Berikut 5 tuntutan Gerakan Penyelamatan PPP.

1.Meminta pada Ketua Umum Terpilih di Muktamar IX dan Anggota Formatur meninjau kembali Susunan Pengurus DPP PPP 2020 – 2025 dan merubah susunan pengurus yang mencerminkan semua komponen dan mengutamakan kader pejuang PPP yg sudah berkiprah, dan jika sudah diajukan ke Menkumham untuk dapat menarik kembali.

2 Meminta pada Menkumham untuk Tidak Mengesahkan Surat Keputusan DPP PPP sampai Persoalan Internal PPP dapat di selesaikan.

Baca juga: Gerakan Penyelamatan PPP Kecewa Hasil Muktamar IX dan Susunan Kepengurusan: Ada yang Suami Istri

3.Sebelum dan dalam Proses MUKTAMAR IX di duga ada sebagian  yang sangat Strategis namun cacat /  tidak sesuai dengan AD/ART terkait pelaksana Muktamar, cara pemilihan ketua umum, dan Merubah AD/ART setelah Muktamar, misalnya soal perubahan lambang partai, jumlah susunan pengurus DPP dan kebawah sampai ranting dan hal-hal lainnya.

BERITA REKOMENDASI

4.Ada nya dugaan Kuat sebelum dan pada saat Muktamar IX intervensi Istana. Plt Ketua Umum Suharso Monoarfa terpilih maju bukan atas panggilan untuk membesarkan dan menyelamatkan PPP tetapi lebih pada perintah presiden.

5.Jika tuntutan ini tidak diindahkan oleh Ketum PPP terpilih dan anggota formatur maka kami atas nama GERAKAN PENYELAMATAN PPP dan Komponen- komponen Pejuang PPP lainnya akan menempuh jalur hukum dan melaksanakan muktamar ulang sesuai AD/ART dilaksanakan oleh salah satu Wakil Ketua Umum dan Sekjen/Wakil Sekjen.

Turut hadir dalam konferensi itu Ketua Gerakan Penyelamat PPP yang juga Ketua DPP PPP 2016-2020 Rudiman, dan beberapa pengurus DPP PPP (2016-2020) lainnya, yakni Makmun Halim dan Achmad Mustaqim, Mukhlisin (Wabendum PPP 2016-2020), Maryam Tawil, dan Joko Krismianto (Wasekjen PPP 2016-2020).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas