5. Mohammad Kurdie (Suara Merdeka, Tasikmalaya),

6. Bambang Suprapto (Penghela Rakjat, Magelang),

7. Sudjono (Berdjuang, Malang),

8. Suprijo Djojosupadmo (Kedaulatan Rakjat,Yogyakarta).

Kedelapan orang tersebut dibantu oleh Mr. Sumanang dan Sudarjo Tjokrosisworo.

Tugas mereka adalah merumuskan hal-ihwal persuratkabaran nasional waktu itu dan usaha mengkoordinasinya ke dalam satu barisan pers nasional di mana ratusan jumlah penerbitan harian dan majalah semuanya terbit dengan hanya satu tujuan.

Tujuannya yaitu "Menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Belanda, mengobarkan nyala revolusi, dengan mengobori semangat perlawanan seluruh rakyat terhadap bahaya penjajahan, menempa persatuan nasional, untuk keabadian kemerdekaan bangsa dan penegakan kedaulatan rakyat."

Kemudian, komisi sepuluh orang tersebut dinamakan juga "Panitia Usaha" yang dibentuk oleh Kongres PWI di Surakarta tanggal 9-10 Februari 1946.

Barulah, 26 tahun kemudian menyusul lahir Serikat Grafika Pers (SGP), antara lain karena pengalaman pers nasional menghadapi kesulitan di bidang percetakan pada pertengahan tahun 1960-an.

Kesulitan tersebut meningkat sekitar tahun 1965 sampai 1968 berhubung makin merosotnya peralatan cetak di dalam negeri.

Sementara di luar Indonesia sudah digunakan teknologi grafika mutakhir, yaitu sistem cetak offset menggantikan sistem cetak letter-press atau proses ‘timah panas’.

Pada Januari 1968 sebuah nota permohonan, yang mendapat dukungan SPS dan PWI, dilayangkan kepada Presiden Soeharto waktu itu, agar pemerintah turut membantu memperbaiki keadaan pers nasional, terutama dalam mengatasi pengadaan peralatan cetak dan bahan baku pers.

Undang-undang penanaman modal dalam negeri yang menyediakan fasilitas keringanan pajak dan bea masuk serta dimasukkannya grafika pers dalam skala prioritas telah memacu berdirinya usaha-usaha percetakan baru.

Berlangsung Seminar Grafika Pers Nasional ke-1 pada bulan Maret 1974 di Jakarta.