Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar konferensi pers terkait pencapaian kerja Kemnaker di tahun 2020 pada Rabu (10/2/2021).

Sekiranya ada 6 bagian arah yang dibahas yang terkait kebijakan Kemnaker, potret makro ketenagakerjaan, reformasi birokrasi, refleksi kinerja Kemnaker, serta peristiwa (highlight) sepanjang 2020

Laporan tahunan Kemnaker disampaikan secara langsung oleh Menaker Ida Fauziyah di kantor Kemnaker, Jakarta.

“Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel kepada publik atas kinerja Kementerian Ketenagakerjaan, baik dalam mencapai sasaran strategis maupun dalam penanganan pandemi Covid-19 di sektor Ketenagakerjaan,” kata Menaker Ida, Rabu (10/2/2021).

Pada tahun 2020, saat pandemi covid-19 merebak yang memberikan dampak signifikan pada perekonomian negara, Ida mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah mitigasi untuk mengurangi dampak tersebut.

Baca juga: Andhika Pratama Membeberkan Pengeluaran Bulanannya, Gading Marten: Pantes Gak Pernah Berhenti Kerja

Salah satunya dengan memberikan bantuan subsidi upah/gaji (BSU). Ida menjelaskan BSU sendiri merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menjaga daya beli dan tingkat konsumsi pekerja/buruh di masa pandemi.

“Kemnaker mendapatkan tugas menyalurkan BSU pada 12,4 juta pekerja/buruh dan telah terealisasi sebesar 98,92 persen,” ujarnya.

Kemnaker juga memberikan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Selama 2020 Kemnaker telah meningkatkan kompetensi sebanyak 901.177 orang, melalui pelatihan vokasi, pemagangan, pelatihan produktivitas dan sertifikasi kompetensi.

Selain itu juga pada 2020 telah dibangun 1.014 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah.

Terkait penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, Kemnaker melakukan jejaring kerjasama penempatan tenaga kerja, meski di tengah pandemi terdapat 948.881 orang berhasil ditempatkan baik di dalam maupun di luar negeri.

Baca juga: DPR Setujui Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Ini Nama-namanya

“Terdapat program perluasan kesempatan kerja untuk penanggulangan dampak Covid-19 yang menyasar pada 327.013 orang melalui berbagai program seperti wirausaha baru dan padat karya,” kata Ida.

Dalam hal pengawasan ketenagakerjaan, terdapat beberapa capaian seperti pekerja anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja sebanyak 9.000 orang, kepatuhan perusahaan terhadap norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mencapai 6.000 perusahaan serta berbagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat kerja.

Secara khusus, dalam lingkup internasional, Menteri Ketenagakerjaan RI terpilih sebagai ketua ASEAN bidang ketenagakerjaan periode 2020-2022.

“Tema yang diusung Indonesia selama menjadi ketua ASEAN ini adalah mempromosikan pekerja ASEAN untuk daya saing, ketahanan, dan ketangkasan dalam menghadapi pekerjaan masa depan,” kata Ida.

Kemnaker juga melakukan terobosan dan inovasi yang akan dilakukan selama lima tahun dalam rangka mendukung visi misi Presiden serta RPJMN 2020-2024 khususnya di sektor ketenagakerjaan.

Ida menjelaskan, ada 9 terobosan dan inovasi Kemnaker hingga 2024, yang terkait reformasi birokrasi, pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan, transformasi BLK, serta Link and Match ketenagakerjaan.

Termasuk transformasi program perluasan kesempatan kerja yang diarahkan untuk mengembangkan program kewirausahaan yang efektif untuk membentuk wirausaha dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan.

Pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, membangun visi baru hubungan industrial, serta reformasi pengawasan juga menjadi target strategi dan inovasi yang akan dilakukan Kemnaker dalam beberapa tahun kedepan.

Ida mengatakan secara lebih rinci mengenai laporan tahunan Kemnaker tahun 2020 ini dapat diunduh dalam website kemnaker.go.id.

“Gerak langkah Kemnaker yang tidak lepas dari garis visi misi Presiden yang diturunkan menjadi RPMJN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020,” kata Ida.

“Sasaran Strategis Kemnaker pada periode 2020-2024 sendiri adalah meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik,” lanjutnya.