Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, sebagai negara demokrasi kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung.

Hal itu disampaikan Pramono dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) sebagaimana disiarkan Youtube Sekretariat Kabinet, Selasa, (9/2/2021).

"Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu. Menguatkan pemerintah," kata dia. 

Pramono Anung mengatakan, pemerintah memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, dan kritik yang keras.

Baca juga: Daftar Konglomerat China yang Dihukum Penjara karena Mengkritik Pemerintah

Karena menurutnya dengan kritikan itulah pemerintah akan membangun lebih terarah.

"Sesuai dengan UU No.40/1999, kebebasan pers harus dijaga bersama  karena kita meyakini dengan adanya fungsi kontrol ini maka pemerintah dan juga masyarakat akan semakin baik dalam kehidupannya mengisi ruang-ruang demokrasi," katanya.

Baca juga: Mayjen Dudung : yang Mengkritik Tidak Tahu Cerita Penurunan Baliho

Pramono mengatakan seiring dengan kemajuan teknologi, Indonesia menghadapi problem media sosial. Salah satunya adalah bertebarannya kabar palsu alias hoaks.

Menurutnya perlu literasi dan edukasi bahwa kebebasan pers ini harus diisi secara benar. "Jangan kemudian kebebasan diisi dengan hal-hal yang tidak produktif," tuturnya.

Sebagai bangsa yang besar,  yang diperkirakan akan menajdi salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia maka menurutnya pers akan tetap menjadi kontrol utama dari kemajuan bangsa.
Pers yang kuat,  terdidik, dan berintegritas adalah syarat mutlak untuk menjadikan bangsa ini sebagai bangsa pemenang.

Kepada insan pers saya secara khusus ingin mengucapkan Selamat Hari pers nasional. Tetaplah menjaga integritas, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran di atas segalanya serta melakukan pendidikan, edukasi kepada bangsa ini," pungkasnya.