Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jokowi: Jangan Sampai yang Terkena Corona Satu Orang yang Di-lockdown Seluruh Kota

Agar bisa menerapkan PPKM mikro, Presiden minta para wali kota harus melakukan pemetaan zonasi penyebaran Covid-19 secara detil.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -   Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para Wali Kota dan Wakil Wali Kota seluruh Indonesia mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan serta menggencarkan testing, tracing, dan treatmen (3T).

Bila diperlukan, kata Presiden, Wali Kota juga bisa menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam skala mikro. 

"Jika dirasa perlu ini PPKM bisa dilakukan, tetapi dalam skala mikro dalam lingkup yang kecil, baik itu dalam skala kampung, skala desa RW atau RT saja," kata Presiden dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apekesi) di Istana Negara, Jakarta,  pada Kamis (11/2/2021).

Baca juga: Polri Siagakan 13.500 Nakes Vaksinator dan 40.336 Bhabinkamtibmas Sebagai Tracer Covid-19

Presiden mengingatkan para kepala daerah agar tidak menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat ataupun karantina satu kota, hanya karena beberapa orang saja yang terkena Covid-19.

Karena seringkali pengetatan kegiatan dilakukan karena segelintir kasus Covid-19 saja.

 "Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT (tapi)  yang di lockdown seluruh kota.  Jangan sampai yang terkena virus misalnya satu kelurahan yang di Lockdown seluruh kota, untuk apa? ini yang sering kita keliru di sini," katanya.

Dengan seperti itu, kata Presiden maka kebijakan penanganan Covid-19 tidak mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Berita Rekomendasi

"Kita memang harus bekerja lebih detil lagi.  Lockdown skala mikro, mikro lockdown, jadi tidak merusak pertumbuhan ekonomi,  tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat," kata Presiden.

Agar bisa menerapkan PPKM mikro, Presiden minta para wali kota harus melakukan pemetaan zonasi penyebaran Covid-19 secara detil.

Sehingga diketahui dimana penyebaran virus terjadi, dan langkah apa yang harus dilakukan.

"Enggak bisa lagi satu kota langsung di lockdown. Melihat proses-proses yang dilakukan negara lain, melockdown seluruh negara, melockdown satu provinsi, satu kota, ekonominya yang jatuh. Jadi hati-hati mengenai ini," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas