Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU Pemilu

Pengamat Sebut 272 Daerah Akan Dipimpin Penjabat yang Ditunjuk dan Dikontrol Pemerintah Pusat

Djayadi Hanan menilai pemerintah menghindari pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 seiring dengan dihentikannya pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

Pengamat Sebut 272 Daerah Akan Dipimpin Penjabat yang Ditunjuk dan Dikontrol Pemerintah Pusat
(Tribunnews.com/ Rizal Bomantama)
Djayadi Hanan.(Tribunnews.com/ Rizal Bomantama) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan menilai pemerintah menghindari pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 seiring dengan dihentikannya pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

“Kalau revisi UU Pemilu tidak dilanjutkan, itu artinya pasti tidak ada Pilkada 2022 dan 2023. Yang ditolak oleh pemerintah sebetulnya adalah pelaksanaan Pilkada, terutama yang 2022,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (11/2/2021).

Dengan tidak dilaksanakannya Pilkada 2022 dan 2023, maka akan berdampak terhadap kepala daerah di 272 daerah yang akan dijabat pelaksana tugas, termasuk 25 Gubernur.

Baca juga: Kisruh Revisi Undang-Undang Pemilu, Politikus Demokrat Sebut PDIP Gila Kuasa

Itu berarti, kata dia, pejabat kepala daerah itu akan ditunjuk dan dikontrol pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri.

“Kalau pilkada tidak dilaksanakan di 2022 dan 2023, jelas 272 daerah itu, termasuk 25 Gubernur akan diisi penjabat yang sepenuhnya ditunjuk dan dikontrol pemerintah melalui Kemdagri,” katanya.

Dia menduga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin di 272 daerah tersebut para kepala daerah itu sepenuhnya akan patuh pada pemerintah pusat, sehingga tidak mengganggu fokus pemerintahannya.

“Mungkin memang itu yang dikehendaki Presiden Jokowi yang tampaknya menganggap bahwa kalau para kepala daerah dijabat oleh politisi pilihan rakyat, itu akan mengganggu fokus pemerintahannya,” jelasnya.

Baca juga: Mardani: PKS Tetap Ingin Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu 

Di sisi lain, kata dia, pelaksanaan Pemilu 2024 memerlukan kajian dan penyesuaian antara Pilkada November 2024 dengan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang diatur dua UU berbeda.

Itu berarti, dia mengatakan, revisi UU Pemilu tetap diperlukan.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas