TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wapres RI, Muhammad Jusuf Kalla ikut menanggapi pernyataan Presiden Jokowi untuk memberikan kritik kepada pemerintah agar roda pemerintahan berjalan baik.

Saat menghadiri sebuah acara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jusuf Kalla mengulas tentang kualitas demokrasi di Indonesia saat ini. 

Ongkos politik yang tinggi di seluruh momen politik memberi andil menurunnya kualitas demokrasi.

Padahal sejatinya, pemerintahan yang demokratis ujung-ujungnya untuk memberikan kesejahteraan rakyat; dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.

JK sapaannya secara daring menghadiri Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI.

Baca juga: PKB Lirik Agnez Mo dan Raffi Ahmad Maju di Pilgub DKI, Bagaimana dengan Gibran?

Baca juga: Istana Pastikan Pemerintah Tak Punya Buzzer

Mimbar demokrasi kebangsaan ini digelar daring di kanal PKS TV dan sejumlah akun media sosial (medsos) Fraksi PKS DPR, Jumat (12/2/2021).

“Indeks demokrasi kita dalam surveinya menurun, oleh the Economist Intelligence Unit (EIU). Tentu ini bukan demokrasinya menurun, tapi apa yang kita lakukan dalam demokrasi itu,” urai politisi kelahiran Bone ini di awal pemaparannya.

Menurut mantan menteri era Megawati ini, ada hal-hal objektif yang tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang diketahui.

Karena dalam dasar demokrasi, warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

JK menilai masalah utama dalam demokrasi disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri. Alhasil, demokrasi tidak berjalan baik.

“Pertama, demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik. Untuk menjadi anggota DPR saja butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi. Maka disitulah terjadinya menurunya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi,” tuturnya.

Kedua, JK pun menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Karena, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.

“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” ujarnya.