TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sedikit menurun dalam enam bulan terakhir.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi menurun dari 68,3 persen pada September 2020 menjadi 62,9 persen pada 2021.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo menilai bahwa penurunan tingkat kepuasan publik dikarenakan sejumlah faktor. Salah satunya berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid-19.  

"Menurunnya tingkat kepuasan publik pemerintah tentu banyak faktor yang mempengaruhi, dan ini tentu berkelindan adalah karena soal Pandemi,  kebijakan penangan Pandemi menjadi salah satu tingkat penurunan kepuasan kinerja pemerintah," kata Karyono kepada Tribunnews.com, Jumat, (12/2/2021).

Hanya saja yang menarik menurut Karyono, penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tersebut tidak signifikan ataupun angkanya kecil.

Sehingga, mayoritas publik masih puas terhadap kinerja pemerintah. Padahal menurut dia, pada awal penanganan Pandemi, kinerja pemerintahan Jokowi banyak disorot.

Kecilnya angka penurunan tersebut kata dia karena  penegakan hukum dalam beberapa bulan terakhir mendapat respon publik dan berkontribusi positif pada tingkat kepuasan pada pemerintahan Jokowi. 

"Menurut saya penegakkan hukum itu juga bisa menjadi salah satu faktor. Penegakan hukum beberapa bulan terakhir, di awal-awal pemerintahan menurut saya baik," katanya.

Misalnya kata dia, penegakan hukum terhadap buronan BLBI Djoko Tjandra, penangkapan dua menteri aktif yakni Edhy Prabowo dan Juliari Batubara karena kasus korupsi, dan penegakan hukum kasus Jiwasraya.

"Dan terakhir penindakan terhadap kelompok-kelompok intoleran ini memberikan kontribusi positif," katanya.

Sementara itu faktor-faktor yang berkontribusi pada penurunan menurutnya tidak signifikan, karena juga terjadi di negara lain. Sulitnya menanganani Pandemi Covid-19,  tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan juga negara lain.

"Tentu saja kalau Pandemi misalnya terjadi 143 negara, yang mengalami masalah yang sama,  sehingga kalau menurut saya sih meskipun itu akan membuat masyarakat kurang puas, namun ada pemakluman, karena semua negara mengalami yang sama," kata dia.

Begitu juga faktor kinerja ekonomi. Karyono mengatakan kinerja dibidang ekonomi berkelindan dengan Pandemi. Meningkatnya pengangguran karena banyaknya PHK menyebabkan masyarakat kurang puas terhadap kinerja pemerintahan. Namun hal itu dapat dimaklumi karena dalam kondisi pandemi Covid-19. 

Baca juga: Survei Kepuasan Kinerja Jokowi Terus Turun dalam 3 Tahun Terakhir, Begini Tanggapan Istana

"Dalam beberapa bulan terakhir di 2020 misalnya meski pertumbuhan ekonomi masih minus namun angkanya menunjukkan perbaikan," kata dia.