Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Penegakan Hukum Berkontribusi Positif Terhadap Tingkat Kepuasan pada Pemerintahan Jokowi

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sedikit menurun dalam enam bulan terakhir.

Penegakan Hukum Berkontribusi Positif Terhadap Tingkat Kepuasan pada Pemerintahan Jokowi
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sedikit menurun dalam enam bulan terakhir.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi menurun dari 68,3 persen pada September 2020 menjadi 62,9 persen pada 2021.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo menilai bahwa penurunan tingkat kepuasan publik dikarenakan sejumlah faktor. Salah satunya berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid-19.  

"Menurunnya tingkat kepuasan publik pemerintah tentu banyak faktor yang mempengaruhi, dan ini tentu berkelindan adalah karena soal Pandemi,  kebijakan penangan Pandemi menjadi salah satu tingkat penurunan kepuasan kinerja pemerintah," kata Karyono kepada Tribunnews.com, Jumat, (12/2/2021).

Hanya saja yang menarik menurut Karyono, penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tersebut tidak signifikan ataupun angkanya kecil.

Sehingga, mayoritas publik masih puas terhadap kinerja pemerintah. Padahal menurut dia, pada awal penanganan Pandemi, kinerja pemerintahan Jokowi banyak disorot.

Kecilnya angka penurunan tersebut kata dia karena  penegakan hukum dalam beberapa bulan terakhir mendapat respon publik dan berkontribusi positif pada tingkat kepuasan pada pemerintahan Jokowi. 

"Menurut saya penegakkan hukum itu juga bisa menjadi salah satu faktor. Penegakan hukum beberapa bulan terakhir, di awal-awal pemerintahan menurut saya baik," katanya.

Misalnya kata dia, penegakan hukum terhadap buronan BLBI Djoko Tjandra, penangkapan dua menteri aktif yakni Edhy Prabowo dan Juliari Batubara karena kasus korupsi, dan penegakan hukum kasus Jiwasraya.

"Dan terakhir penindakan terhadap kelompok-kelompok intoleran ini memberikan kontribusi positif," katanya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas