Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada 2020, Gubernur Lemhannas: Dinasti Politik Hambat Konsolidasi Demokrasi dan Lemahkan Parpol

Agus Widjojo menilai fenomena dinasti politik pada Pilkada 2020 menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal dan melemahkan partai politik. 

Pilkada 2020, Gubernur Lemhannas: Dinasti Politik Hambat Konsolidasi Demokrasi dan Lemahkan Parpol
TRIBUN/DANY PERMANA
Gubernur Lemhanas Letjen (Purn) Agus Widjojo berbincang dengan redaksi Tribunnews secara virtual di Kantor Lemhanas, Jakarta, Rabu (23/9/2020). TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menilai fenomena dinasti politik pada Pilkada 2020 menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal dan melemahkan partai politik. 

Agus mengatakan menguatnya fenomena dinasti politik dapat dilihat dari sistem informasi dan rekapitulasi KPU yang menunjukkan 55 kandidat dari 124 kandidat (44%) terafiliasi dengan dinasti politik pejabat dan mantan pejabat.

Hal tersebut disampaikan Agus dalam seminar tentang Pilkada serentak dan konstelasi politik di daerah di kantor Lemhannas Jakarta pada Kamis (11/2/2021).

“Fenomena dinasti politik tersebut yang kemudian justru menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, sekaligus melemahkan institusional partai politik dan lebih mengemukakan pendekatan personal ketimbang kelembagaan,” kata Agus dalam keterangan resmi Lemhannas RI. 

Baca juga: Gubernur Lemhanas Soroti Kecenderungan Semakin Pragmatisnya Parpol di Indonesia

Akibat fenomena dinasti politik itu, kata Agus, rekrutmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok atau segelintir orang melalui oligarki. 

Padahal, kata dia, Indonesia merupakan negara demokrasi.

Sebagai negara demokrasi, dalam memilih pemimpin, rakyat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam pemilihan umum baik dalam hal memilih eksekutif maupun legislatif di tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Meski secara keseluruhan Pilkada Serentak 2020 berlangsung dengan aman, damai dan lancar di tengah kondisi pandemi Covid-19, namun kata dia, praktik politik uang masih kuat. 

Hal itu dilihat dari jumlah kasus dugaan politik uang yang ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mencapai 104 kasus.

Kasus dugaan politik uang tersebut tersebar di 19 Provinsi, yaitu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Banten, NTT, Babel, Kalimantan Tengah dan Riau. 

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas