Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Inas: Masih ada Tokoh Tidak Paham Sampaikan Pendapat di Muka Umum Tanpa Melanggar Aturan

Namun menurut dia keterbukaan tersebut jangan disalah artikan seolah-olah Jokowi siap difitnah. 

Inas: Masih ada Tokoh Tidak Paham Sampaikan Pendapat di Muka Umum Tanpa Melanggar Aturan
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Penasihat Hanura, Inas Nasrullah Zubir mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat terbuka untuk dikritik.

Namun menurut dia keterbukaan tersebut jangan disalah artikan seolah-olah Jokowi siap difitnah. 

"Sayang-nya banyak para tokoh dan pengamat yang kemudian mempolitisir pernyataan pak Jokowi tentang keinginan beliau untuk dikritisi secara konstruktif tapi bukan caci maki yang destruktif," kata Inas kepada tribunnews.com, Sabtu, (13/2/2021).

Menurut dia di era media sosial sekarang ini kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat serta kritik, cenderung dilakukan tanpa lagi  mengindahkan etika pergaulan.

Akibatnya banyak orang beragumen tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku. 

" Sehingga mengaburkan batasan antara mengkritisi, memfitnah dan menghujat," katanya.

Sebagai negara demokrasi, Konstitusi Indonesia telah menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum melalui peraturan dan perundang-undangan. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegaskan vaksinasi Covid-19 dilakukan secara klasterisasi, bukan perorangan pada saat konferensi pers Munas IV, Kamis (11/2/2021).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegaskan vaksinasi Covid-19 dilakukan secara klasterisasi, bukan perorangan pada saat konferensi pers Munas IV, Kamis (11/2/2021). (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Namun sayang masih ada tokoh yang tidak memahami menyampaikan pendapat di muka umum tanpa melanggar aturan.

Misalnya kata dia Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan cara mengkritik Jokowi tanpa dipanggil polisi.

Baca juga: Anggota DPR: Kritik Pemerintah Boleh Asal Tidak Dilandasi Rasa Benci

"Misalnya saja JK, dimana dia menanggapi permintaan pak Jokowi yang ingin dikritisi, dengan mempertanyakan cara mengkritisi pak Jokowi agar tak dipanggil polisi, padahal sebagai mantan wakil presiden 2 kali, seharusnya JK, hapal diluar kepala tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum secara bertanggung jawab," pungkasnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas