TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengomentari pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang mengatakan bahwa "jika demokrasi tidak jalan, pemerintahan akan jatuh".

Menurut Yusril, bisa saja yang terjadi sebaliknya bahwa apabila demokrasi dijalankan justru negara yang akan runtuh.

"Persoalan mendasarnya adalah, demokrasi yang bagaimana yang mau dijalankan," kata dia kepada wartawan, Sabtu, (13/2/2021).

Menurut dia, sejak dahulu bangsa Indonesia selalu berdebat mengenai demokrasi macam apa yang mau dijalankan. Sejak dulu konsep demokrasi selalu diperdebatkan tak henti-henti.

Akibatnya bongkar pasang terus dilakukan. Mulai dari sistem pemilu hingga sistem kepartaian.

"Pemerintahan daerah juga sama, bongkar pasang gak selesai-selesai. Pengelolaan kekayaan negara antara pusat dan daerah juga sama, bongkar pasang terus," kata dia.

Pada akhirnya menurut dia konsep demokrasi hanya menjadi permainan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya sendiri. Siapa yang kuat maka dia yang akan menang. Sebaliknya siapa yang lemah dia yang akan tergerus.

Yusril menilai Demokrasi Indonesia sekarang bergantung pada kekuatan baru yakni kekuatan uang dan modal. 

"Apa demokrasi seperti ini yang mau dijalankan? Kalau demokrasi seperti itu tidak dijalankan pemerintah akan jatuh, ya mungkin saja. Tetapi jika demokrasi semacam itu dijalankan, maka negara yang akan runtuh," pungkasnya.

Sebelumnya Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat terus mengkritik pemerintah.

"Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata Jusuf Kalla dalam acara diskusi virtual yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (12/2/2021) dikutip dari Kompas Tv.

Hal itu tersebut, kata Jusuf Kalla (JK), harus diupayakan agar kritik terhadap pemerintah tidak berujung pada pemanggilan oleh kepolisian.

Baca juga: Di Acara PKS, Jusuf Kalla Bertanya Bagaimana Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

Menurut JK, kritik sangat diperlukan dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.

"Harus ada check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaannya," katanya.