TRIBUNNEWS.COM - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut bersuara terkait kritikan untuk pemerintah.

Melalui akun Twitternya @SBYudhoyono, SBY menyebut bahwa kritikan itu laksana obat yang rasanya pahit.

Tapi disatu sisi obat yang rasanya pahit itu bisa saja mencegah atau menyembuhkan dari penyakit.

Terlebih jika obatnya tepat dan dosis yang diberikan tepat, maka akan menjadikan orang yang menerima menjadi sehat.

Presiden kelahiran Pacitan Jawa Timur itu mengatakan bahwa kritik yang dilakukan dengan benar akan bisa mencegah kesalahan.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menyinggung terkait pujian yang diberikan untuk seseorang.

Ia mengibaratkan pujian dan sanjungan itu laksana gula yang manis.

Baca juga: Jokowi Kunjungi Kampung Halaman SBY untuk Resmikan Bendungan Tukul

Baca juga: Mengenal Bendungan Tukul di Kampung Halaman SBY yang Dibangun di Era Jokowi

Jika gula yang diberikan belebihan maka bisa mendatangkan suatu penyakit.

"1. Obat itu rasanya "pahit". Namun bisa mencegah atau menyembuhkan penyakit. Jika obatnya tepat & dosisnya juga tepat, akan membuat seseorang jadi sehat.

Gula itu rasanya manis, tetapi kalau dikonsumsi secara berlebihan bisa mendatangkan penyakit," tulis SBY melalui akun Twitternya.

"2. Kritik itu laksana obat & yang dikritik bisa "sakit". Namun, kalau kritiknya benar & bahasanya tidak kasar, bisa mencegah kesalahan.

Sementara, pujian & sanjungan itu laksana gula. Jika berlebihan & hanya untuk menyenangkan, justru bisa menyebabkan kegagalan," sambungnya.

Baca juga: Di Acara PKS, Jusuf Kalla Bertanya Bagaimana Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

Baca juga: JK Pertanyakan Cara Kritik Presiden Tanpa Dipanggil Polisi, Roy Suryo: Kandangkan Dulu para Buzzer

Seperti diketahui, sebelumnya ramai diberitakan mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Hal itu disampaikan Presiden dalam acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020, secara virtual pada Senin, (8/2/2021).

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi mall administrasi,  dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Presiden.

Sehingga menurutnya masyarakat memiliki andil atau menjadi bagian dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Presiden mengatakan meski banyak hal yang sudah diraih dalam pelayanan publik, namun harus disadari juga masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Oleh karena itu,  catatan atau laporan tahunan Ombudsman RI sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik  di masa yang akan datang.

Baca juga: Respons Pernyataan JK, Jubir Presiden Beberkan Sejumlah Pasal

Baca juga: Yusril Komentari Pernyataan JK: Demokrasi Seperti Apa yang Ingin Dijalankan?

Terkait dengan pernyataan Jokowi itu, Wakil Presiden RI ke-6 Jusuf Kalla (JK) juga sempat bersuara.

JK mempertanyakan soal bagaimana pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi.

Namun JK juga mempertanyakan soal bagaimana cara menyampaikan kritik kepada pemerintah tanpa ditangkap polisi.

“Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah’,” ujarnya dalam tayangan di kanal YouTube PKSTV DPR RI yang diunggah pada Jumat, 12 Februari 2021.

“Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.“Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” sambungnya.

(Tribunnews.com/Tio, Taufik Ismail)