TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjawab sindiran mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil Polisi.

Menurut Mahfud, sejak dulu memang ada dilema yang dialami pemerintah dalam menghadapi kritik yang dilancarkan kelompok masyarakat tertentu.

"Menurut saya sejak dulu itu ada dilema bagaimana agar orang mengkritik itu tidak dipanggil polisi karena sejak zaman Pak JK aktif di wakil presiden, masih menjadi wakil presiden kritik juga berseliweran dan pemerintah dihadapkan pada dilema. Kalau ditindak dibilang diskriminatif, kalau tidak ditindak itu menjadi liar," kata Mahfud dalam rekaman video kepada awak media, Minggu (14/2/2021).

"Di zaman Pak JK itu kita masih ingat ada misalnya saracen, ada moslem cyber army yang hampir setiap hari itu nyerang pemerintah," imbuhnya.

Baca juga: Di Acara PKS, Jusuf Kalla Bertanya Bagaimana Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

Mahfud memahami pernyataan JK tersebut bukan berarti jika masyarakat menyampaikan kritik lantas dipanggil Polisi.

Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan kritik, jika diperlukan bagi perbaikan pemerintahan.

"Pernyataan presiden bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan silakan mengkritik itu merupakan sikap yang sungguh-sungguh menjadi sikap dasar pemerintah di dalam mengelola negara," ucapnya.

"Silakan kritik karena pemerintahan yang sehat, pemerintahan demokratis yang sehat itu yang memang terbuka terhadap kritik," imbuhnya.

Sebelumnya Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat terus mengkritik pemerintah.

"Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata Jusuf Kalla dalam acara diskusi virtual yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (12/2/2021) dikutip dari Kompas.TV.

Hal itu tersebut, kata Jusuf Kalla (JK), harus diupayakan agar kritik terhadap pemerintah tidak berujung pada pemanggilan oleh kepolisian.

Menurut JK, kritik sangat diperlukan dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.

"Harus ada check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaannya," katanya.

Di acara diskusi virtual bertema "Mimbar Demokrasi Kebangsaan" ini, JK juga mengingatkan kepada PKS sebagai partai oposisi untuk melakukan kritik kepada pemerintah.