Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mahfud MD Tanggapi Pernyataan Jusuf Kalla Soal Kritik Terhadap Pemerintah

Mahfud menilai pernyataan JK tersebut bukan bermaksud untuk mengatakan mereka yang saat ini mengkritik pemerintah takut dipanggil oleh polisi.

Mahfud MD Tanggapi Pernyataan Jusuf Kalla Soal Kritik Terhadap Pemerintah
Tribunnews.com/ Reza Deni
Jusuf Kalla di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden (wapres) Jusuf Kalla (JK) terkait kritik terhadap pemerintah.

Menurut Mahfud sejak masa JK menjabat sebagai wapres, pemerintah telah dihadapkan pada dilema dalam menghadapi kritik.

Dilema tersebut, kata Mahfud, adalah jika kritik ditindak maka pemerintah akan disebut diskriminatif, namun jika tidak ditindak maka kritik tersebut akan menjadi liar.

Mahfud menilai pernyataan JK tersebut bukan bermaksud untuk mengatakan mereka yang saat ini mengkritik pemerintah takut dipanggil oleh polisi.

"Nah itu konteksnya pernyataan pak JK, bukan pak JK itu ingin mengatakan sekarang ini kalau mengkritik takut dipanggil polisi. Karena nyatanya juga tidak gitu," kata Mahfud dalam video yang diterima dari Tim Humas Kemenko Polhukam pada Minggu (14/2/2021).

Baca juga: JK Pertanyakan Cara Kritik Presiden Tanpa Dipanggil Polisi, Roy Suryo: Kandangkan Dulu para Buzzer

Ia pun mengingatkan sejumlah polemik yang muncul akibat dilema tersebut di masa pemerintahan JK di antaranya Saracen, Muslim Cyber Army, dan Piyungan.

"Nah di jaman Pak JK itu kita masih ingat ada misalnya Saracen, ada Muslim Cyber Army ada Piyungan yang sampai setiap hari menyerang-nyerang pemerintah. Kan ada di jaman pak JK juga. Ketika mau ditindak orang ribut, ketika tidak ditindak juga orang ribut," kata Mahfud.

Mahfud menegaskan pemerintah tidak bisa menghalangi masyarakat yang ingin melaporkan kelompok yang kritis ke polisi.

Hal itu karena menurut Mahfud masyarakat memiliki hak untuk melapor ke polisi.

Bahkan Mahfud juga mengungkapkan sejumlah kasus di mana keluarga JK melaporkan sejumlah kasus pelaporan ke polisi dari keluarga JK di antaranya pelaporan terhadap mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean atas dugaan fitnah.

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas