TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden (wapres) Jusuf Kalla (JK) terkait kritik terhadap pemerintah.

Menurut Mahfud sejak masa JK menjabat sebagai wapres, pemerintah telah dihadapkan pada dilema dalam menghadapi kritik.

Dilema tersebut, kata Mahfud, adalah jika kritik ditindak maka pemerintah akan disebut diskriminatif, namun jika tidak ditindak maka kritik tersebut akan menjadi liar.

Mahfud menilai pernyataan JK tersebut bukan bermaksud untuk mengatakan mereka yang saat ini mengkritik pemerintah takut dipanggil oleh polisi.

"Nah itu konteksnya pernyataan pak JK, bukan pak JK itu ingin mengatakan sekarang ini kalau mengkritik takut dipanggil polisi. Karena nyatanya juga tidak gitu," kata Mahfud dalam video yang diterima dari Tim Humas Kemenko Polhukam pada Minggu (14/2/2021).

Baca juga: JK Pertanyakan Cara Kritik Presiden Tanpa Dipanggil Polisi, Roy Suryo: Kandangkan Dulu para Buzzer

Ia pun mengingatkan sejumlah polemik yang muncul akibat dilema tersebut di masa pemerintahan JK di antaranya Saracen, Muslim Cyber Army, dan Piyungan.

"Nah di jaman Pak JK itu kita masih ingat ada misalnya Saracen, ada Muslim Cyber Army ada Piyungan yang sampai setiap hari menyerang-nyerang pemerintah. Kan ada di jaman pak JK juga. Ketika mau ditindak orang ribut, ketika tidak ditindak juga orang ribut," kata Mahfud.

Mahfud menegaskan pemerintah tidak bisa menghalangi masyarakat yang ingin melaporkan kelompok yang kritis ke polisi.

Hal itu karena menurut Mahfud masyarakat memiliki hak untuk melapor ke polisi.

Bahkan Mahfud juga mengungkapkan sejumlah kasus di mana keluarga JK melaporkan sejumlah kasus pelaporan ke polisi dari keluarga JK di antaranya pelaporan terhadap mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean atas dugaan fitnah.

Untuk itu Mahfud menegaskan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik merupakan sikap yang sungguh-sungguh dan menjadi sikap dasar pemerintah di dalam mengelola negara.

"Silakan kritik karena pemerintahan yang sehat, pemerintahan demokratis yang sehat itu yang memang terbuka terhadap kritik. Oleh sebab itu presiden menyatakan silakan kritik kalau memang diperlukan perbaikan bagi pemerintahan," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD: Sejak Pak JK Jadi Wapres Sudah Banyak Kritik Berseliweran dan Pemerintah Dilema Menindak

Diberitakan sebelumnya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat terus mengkritik pemerintah.

"Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata Jusuf Kalla dalam acara diskusi virtual yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (12/2/2021) dikutip dari Kompas Tv.