Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU ITE

Mahfud MD Tepis Asumsi Publik soal Pemerintah Ambil Untung pada Pasal Karet UU ITE

Menko Polhukam Mahfud MD tepis asumsi publik soal pemerintah ambil untung pada pasal-pasal UU ITE yang dinilai karet, Selasa (16/2/2021).

Mahfud MD Tepis Asumsi Publik soal Pemerintah Ambil Untung pada Pasal Karet UU ITE
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) MahfuD MD tepis asumsi publik soal pemerintah ambil untung pada pasal-pasal UU ITE yang dinilai karet, Selasa (16/2/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menepis adanya asumsi publik bahwa pemerintah mengambil keuntungan dari pasal-pasal UU ITE yang dinilai karet.

Mahfud menegaskan, UU ITE hadir berdasarkan laporan pengaduan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah tak mengambil keuntungan dari adanya pasal karet UU ITE.

"Yang dikenakan itu semua pengaduan rakyat, tentang rakyat lain yang menghinanya."

"Keuntungan pemerintah apa di situ. Kan enggak ada," ucap Mahfud pada Kompas Petang, dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Amnesti Internasional Sambut Baik Keinginan Jokowi Revisi Pasal Karet dalam UU ITE

Baca juga: KPPU Optimistis UU Cipta Kerja Bisa Akselerasi Perizinan Impor Bawang Putih

Ia menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan UU ITE harus berlaku tanpa adanya kesenjangan.

"Supaya dilaksanakan UU ini, tanpa menimbulkan kesan diskriminatif."

"Tanpa ada kesan satu mengambil keuntungan, yang satu dirugikan," kata Mahfud.

Bahkan, kata Mahfud, Jokowi meminta Polri untuk membuat pedoman internal dalam memproses pengaduan erkait pasal UU ITE.

"Presiden meminta Polri membuat pedoman internal tafsir tentang kriteria satu pasal yang selalu dipersoalkan masyarakat," terang Mahfud.

Mahfud MD Tepis Asumsi Publik soal Pemerintah Ambil Untung pada Pasal Karet UU ITE
Menko Polhukam Mahfud MD tepis asumsi publik soal pemerintah ambil untung pada pasal-pasal UU ITE yang dinilai karet, pada Kompas Petang, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: 9 Pasal Karet UU ITE yang Perlu Dihapus dan Direvisi Menurut Pengamat, Apa Saja ?

Baca juga: Mardani Ali: UU ITE Sering Digunakan untuk Bungkam Suara yang Kritik Pemerintah

Halaman
1234
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Tiara Shelavie
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas