Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Permohonan Danni-Nasir Soal Sengketa Pilkada Nunukan Tak Diterima MK, Ini Pertimbangan Hakim

MK menggelar sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nunukan Tahun 2020.

Permohonan Danni-Nasir Soal Sengketa Pilkada Nunukan Tak Diterima MK, Ini Pertimbangan Hakim
Tribunnews/JEPRIMA
Ilustrasi: Majelis Hakim Konstitusi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Nunukan Tahun 2020 yang diajukan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 02 Danni Iskandar-Muhammad Nasir.

MK memutuskan permohonan pasangan tersebut tidak dapat diterima.

“Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang dihadiri sembilan majelis hakim konstitusi, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Politikus PKB sebut Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Masih Terbuka Masuk Prolegnas 2021

Sebelumnya, pasangan calon Danni Iskandar dan Muhammad Nasir selaku pemohon yang meraih 45.359 suara memohon kepada MK agar membatalkan Keputusan KPU Nunukan yang telah menetapkan perolehan suara Paslon nomor urut 01 Asmin Laura-Hanafiah sebesar 48.019 suara karena didapat dengan cara yang melanggar hukum, tidak jujur, dan tidak sesuai asas pemilu.

Pemohon mendalilkan, selisih hasil perolehan suara paslon nomor urut 01 dan paslon nomor urut 02 menurut Termohon adalah 2660 suara.

Namun, Pemohon tetap mengajukan permohonan in casu ke MK untuk mencari keadilan dengan memperhatikan hal-hal mendasar yang memengaruhi proses pemungutan suara secara keseluruhan di Kabupaten Nunukan yang sarat dengan pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, baik yang dilakukan penyelenggara pemilu maupun yang dilakukan oleh paslon nomor urut 01.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menanggapi kedudukan hukum pemohon terkait ambang batas pengajuan permohonan PHP Kada Tahun 2020.

Baca juga: Permohonan Habsi-Irwan Soal Sengketa Pilkada Mamuju Tak Dilanjutkan MK

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin per kecamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2020 adalah 183.494 jiwa.

Kemudian dihubungkan dengan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas