Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Bimo Suryono: Pemilihan Ketum KBPP Polri Harus Dilakukan Secara Demokratis

“Mari sama-sama kita jaga marwah KBPP Polri agar putra-putri Polri berkontribusi menyehatkan demokrasi di negeri ini,” tegas Bimo.   

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Bimo Suryono: Pemilihan Ketum KBPP Polri Harus Dilakukan Secara Demokratis
ISTIMEWA
Ketua KBPP Polri, AH Bimo Suryono. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum KBPP Polri, Bimo Suryono, meminta pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri di Jakarta pada 1 Maret 2021berjalan lancar.

Bimo mengaku tidak akan mencalonkan diri pada pemilihan Ketua Umum KBPP Polri periode 2021-2025.

Itu sebabnya, dia meminta mereka yang berniat mencalonkan diri agar menempuh cara-cara yang demokratis dan menjunjung tinggi etika berorganisasi.

Baca juga: KBPP Polri Mendukung Komjen Listyo Sigit Prabowo, Calon Kapolri Usulan Presiden

“Mari sama-sama kita jaga marwah KBPP Polri agar putra-putri Polri berkontribusi menyehatkan demokrasi di negeri ini,” tegas Bimo.   

Dia tidak mentolerir aksi money politic yang dapat merusak martabat KBPP Polri.

"Harap diingat, KBPP Polri bukan organisasi politik, tapi anggotanya harus paham politik. Bahkan, aksi money politic sudah mulai ditinggalkan sejumlah politisi di partai politik untuk menyehatkan demokrasi. Nah, kenapa KBPP Polri diseret-seret ke ranah politik,” ujarnya

Berita Rekomendasi

Aroma money politic menjelang Munas ke-5 KBPP Polri membuat Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane ikut bersuara. Dia mengingatkan agar KBPP Polri memilih ketua umum berdasarkan aspirasi anggota, bukan berdasarkan money politic.

“Ini tantangan bagi KBPP Polri. Mampukah KBPP Polri menghindar dari tindakan tersebut, meski sudah menjadi rahasia umum, aksi money politic terjadi di mana-mana,” kata Neta.

Menurut dia, ketua umum yang terpilih karena money politic tidak akan menghasilkan pemimpin yang kompeten. Sebaliknya, kata dia, justru akan berdampak pada kredibilitas organisasi yang bersangkutan.

Padahal, lanjut Neta, KBPP Polri harus membangun diri agar menjadi organisasi yang eksistensinya diperhitungkan. Salah satunya dengan memilih sosok ketua umum yang mampu membawa KBPP Polri naik kelas.

Dia mencontohkan Kapolri yang baru, Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang intensif berinteraksi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan. “Harusnya, KBPP Polri bermitra dengan Kapolri untuk menyosialisasikan serta mendukung berbagai program Kapolri,” tutur Neta.

Neta menilai Munas ke-5 KBPP Polri pada 1 Maret 2021  menjadi momentum bagi KBPP Polri untuk memilih ketua umum yang mampu menghindar dari money politic.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas