DPR Minta Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah di Jabodetabek Duduk Bersama Selesaikan Masalah Banjir
Azis Syamsuddin mengatakan permasalahan banjir di wilayah Jabodetabek harus diselesaikan dari hulu ke hilir.
Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendorong Pemerintah Pusat, Gubernur Jakarta, Jawa Barat, Banten serta stakholder terkait untuk duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan banjir yang hampir setiap tahunnya terjadi di beberapa wilayah Jabodetabek.
"Banjir di Jabodetabek pagi ini disebabkan curah hujan tinggi. Namun tentunya itu juga dikarenakan tata kelola ruang terbuka hijau yang dimiliki setiap provinsi kurang baik dan banyak yang telah beralih fungsi," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya, (20/2/2021).
Politikus Golkar itu menjelaskan banyak daerah resapan air yang telah menjadi permukiman.
Baca juga: BNPB Dukung Penanganan Darurat Banjir Jakarta dan Sekitarnya
Sehingga, dikatakan Azis, permasalahan banjir di wilayah Jabodetabek harus diselesaikan dari hulu ke hilir.
Dia menyebut, setiap kepala derah memiliki komitmen bersama untuk saling bergotong royong menyelesaikan banjir.
"Pemerintah daerah harus lebih memperketat izin administrasi terhadap pembangunan infratruktur yang dapat menganggu resapan air, sehingga tata kelola sumber daya air dan sistem drainase di setiap daerah dapat berfungsi sebagaimana mestinya," ujarnya.
Baca juga: Banjir 2 Meter, Evakuasi Korban di Perumahan Duren Villa Tangerang Berlangsung Dramatis
Lebih lanjut, Azis Syamsuddin meminta masyarakat untuk membiasakan hidup disiplin dengan tidak membuang sampah sembarangan ke aliran sungai, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di aliran sungai saat musim hujan tiba.
"Masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan menjadi salah satu sumber penyebab banjir" kata Azis.
Baca juga: Saat Evakuasi Banjir, Seorang Warga Pasar Minggu Meninggal Dunia
Terakhir, Azis Syamsuddin mendesak Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), TNI, Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat memberikan bantuan kepada daerah yang terkena banjir dengan membangun posko bantuan.
"Siapkan kebutuhan masyarakat yang terdampak dengan membangun dapur umum, posko tinggal sementara yang tentunya harus menerapkan protokol kesehatan, pakaian layak, selimut, biskuit anak dan obat-obatan" katanya.
