Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Presiden meminta agar langkah antisipasi diutamakan dalam penanganan Karhutla.

"Pencegahan harus diprioritaskan. Jangan terlambat. Di negara besar pun ada kejadian kebakaran yang gede-gede ada. Saya kira saudara-saudara tahu semuanya sampai ada kota yang ikut terbakar," kata Presiden dalam pengarahan Rakornas Penanganan Karhutla 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin, (22/2/2021).

Baca juga: Kapolda Riau Segera Laksanakan Arahan Presiden untuk Pengendalian Karhutla 

Kejadian kejadian di luar negeri tersebut kata Presiden harus dijadikan sebagai pelajaran. Tujuannya agar penanganan Karhutla tidak terlambat.

"Karena kalau sudah terlambat kita guyur dengan water bombing sebanyak apapun, pengalaman kita, sudah terlanjur sulit. Api boleh keluar kecil, tapi segera dipadamkan. Sekali lagi pencegahan harus diprioritaskan," katanya.

Baca juga: Di Tengah Maraknya Bencana Banjir dan Longsor, Presiden Jokowi Ingatkan Antisipasi Karhutla

Selain itu Presiden meminta jajarannya juga untuk meningkatkan konsolidasi di lapangan.

Sehingga apabila muncul api masih dalam skala kecil dapat segera tertangani.

"Bukan sudah terlanjur besar baru ketahuan. Sulit memadamkan. Semua harus digerakkan untuk melakukan deteksi dini," katanya.

Dalam upaya pencegahan, presiden meminta monitoring ditingkatkan terutama di daerah-daerah yang rawan muncul titik panas atau hotspot.

Informasi kondisi di lapangan harus diperbaharui setiap hari agar mudah terpantau.

"Manfaatkan teknologi untuk monitoring ini dan pengawasan dengan sistem dashboard. Hari hari begitu kebakaran meluas kerugian tidak hanya juta atau miliar. Saya pastikan larinya ke angka triliun. Ini hati-hati belum kerusakan ekologi ekosistem kita," pungkasnya.

Adapun Rakornas Penanganan Karhutla 2021 dihadiri kurang lebih 300 orang baik hadir langsung di Istana Negara maupun secara daring.

Rapat dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga, Gubernur, bupati, serta wali kota daerah yang rawan Karhutla, BPBD, Manggala Agni, Kapolda, Kapolres, Pangdam, Danrem, dan Dandim.