"Ada 23,8 persen masyarakat yang mengaku tak membutuhkan vaksin. Alasannya karena tubuhnya merasa sehat. 17,3 persen tidak mau membayar vaksin dan 10,4 persen menyatakan vaksin mungkin tidak halal," kata Burhan.

Hanya 15,8 persen masyarakat yang menyatakan sangat bersedia untuk divaksin Covid-19. Lalu, 39,1 persen lainnya menyatakan cukup bersedia mengikuti program vaksinasi dari pemerintah.

Pada kelompok yang sangat dan cukup bersedia untuk divaksin, sebanyak 54,9 persen di antaranya tidak bersedia jika harus membayar vaksin Covid-19.

Hanya sekira 23,7 persen yang bersedia membayar vaksin dari virus yang berasal dari China itu.

"Secara total sekitar 38,4 persen tidak bersedia diberi vaksin jika harus membayar atau membeli, dan hanya sekitar 13 persen yang bersedia diberi vaksin meski harus membayar atau membeli," ujar Burhanuddin.

Yang menarik, dari kelompok yang tidak bersedia divaksin ini, sebagian besar berasal adalah pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Angka penolakan di kelompok itu lebih besar dari penolakan di kalangan pendukung Joko Widodo-Maruf Amin.

Ada 48,1 persen pendukung Prabowo-Sandi yang tidak bersedia divaksin.

Baca juga: Vaksinasi Lansia Akan Dimulai, Prioritas di DKI dan Ibukota 34 Provinsi, Begini Cara Daftarnya

Baca juga: Kemenkes Rilis Situs Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia di 34 Kota Provinsi, Ini Daftarnya

Sementara kalangan pendukung Jokowi-Ma'ruf, tercatat ada 36,1 persen yang menolak vaksin.

"Ternyata pendukung Pak Prabowo-Sandi di 2019 itu cenderung tidak percaya vaksin, efektivitas vaksin, ketimbang pendukung Pak Jokowi," kata Burhan.

Burhan menyampaikan alasan terbesar pendukung Prabowo-Sandi menolak vaksin adalah dugaan ada efek samping vaksin yang belum ditemukan.

Sebanyak 52,8 persen pendukung Prabowo-Sandi menyatakan hal itu.

Alasan lainnya adalah menilai vaksin tidak efektif. Ada 28,1 persen responden Prabowo-Sandi yang mengungkap alasan tersebut.

Burhanuddin menyampaikan data ini harus diperhatikan oleh pemerintah.