TRIBUNNNEWS.COM - Politikus senior Partai Demokrat HM Darmizal akhirnya buka suara terkait pemecatannya secara sepihak pada Jumat (26/2/2021).

Selain Darmizal, ada 6 orang kader senior lainnya yang juga dipecat secara tidak hormat.

Namun, Darmizal justru menanggapi pemecatannya dengan santai.

Baca juga: Profil Darmizal, Senior Partai Demokrat yang Dipecat karena Terlibat Upaya Gerakan Kudeta

Baca juga: 7 Kader Partai Demokrat Diberhentikan dan Dipecat Secara Tidak Hormat, Darmizal hingga Ahmad Yahya

"Pertama saya ucapkan Innalillahi Wainna Ilaihi Roji'un, segala sesuatu datangnya dari Allah dan pada akhirnya kembali pada Allah."

"Kedua, saya tidak bersedih apalagi berduka atas pemecatan ini," kata Darmizal dalam keterangan diterima Tribunnews.com, Jumat (26/2/2021).

Lebih lanjut, Ia mengungkapkan, pemecatannya juga semakin menyolidkan untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Menurutnya, tindakan pemecatan sepihak itu membuat kader semakin yakin Partai Demokrat berada dalam pengelolaan yang salah.

Ia menganggap, pengelolaan di Partai Demokrat saat ini penuh dengan nuansa yang tidak taat aturan dan tidak demokratis.

Ia juga menyebut, KLB harus segera dilakukan demi tujuan mulia yang dilandasi niat tulus dengan manfaat kebaikan.

Baca juga: Terlibat Gerakan Kudeta, Demokrat Akan PAW Jhoni Allen Marbun dari Anggota DPR

Baca juga: Profil Syofwatillah Mohzaib, Dipecat Tidak Hormat dari Partai Demokrat, Pengasuh Ponpes di Palembang

Terutama agar bisa menyelamatkan para kader di seluruh Indonesia, dari perilaku zalim pimpinan partai.

Bahkan, pemecatan itu menjadi tonggak sejarah yang paling monumental dan semangat militan untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa guna mengembalikan hak kader.

"Pemecatan ini akan semakin membuat agenda perubahan dan perbaikan partai semakin bergelora, semakin besar. KLB, insya Allah, akan segera dilakukan," pungkasnya.

Daftar Kader yang Dipecat Partai Demokrat

Sebelumnya diberitakan, ada tujuh orang kader Partai Demokrat yang dipecat secara tidak hormat, dan diberhentikan secara tetap.

Dalam rilis dari Partai Demokrat yang diterima Tribunnews.com, nama tujuh kader tersebut, yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya.

Selain keenam orang di atas, DPP Partai Demokrat juga memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat kepada Marzuki Alie.

Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis dalam rilis menyebut, pemberhentian tersebut terkait dengan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Baca juga: Nama-nama 7 Kader Demokrat yang Dipecat, Ada Jhoni Allen Marbun, Darmizal Hingga Marzuki Alie

Baca juga: Darmizal Minta AHY Terima soal Isu KLB Partai Demokrat yang Tengah Bergulir: Mari Sambut KLB

Di mana sebelumnya santer terdengar isu rencana kudeta yang dilakukan kader partai pada kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam rilis disebutkan bahwa keputusan pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada anggota Partai Demokrat tersebut, sesuai dengan keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Di mana yang telah melakukan rapat dan sidang selama beberapa kali dalam sebulan terakhir ini.

Bahkan para kader partai yang diberhentikan tersebut diberikan label oleh Partai Demokrat 'Pengkhianat'.

Terkait dengan GPK-PD, Herzaky menyebut, Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah menetapkan bahwa Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya, terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat.

Yakni dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan.

Baca juga: SBY Buka Suara Menyikapi Gejolak Demokrat, Tri Yulianto: Bentuk Kepanikan dan Kepemimpinan AHY Lemah

Baca juga: Dipecat karena Dukung KLB, Kader Demokrat Minta Setoran kepada Partai Dikembalikan

Selain menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoax, dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat Pusat dan Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mereka juga mengatakan, Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara illegal dan inkonstitutional dengan melibatkan pihak eksternal.

Padahal, kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020, telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan masuk dalam Lembaran Negara.

(Tribunnews.com/Maliana/Chaerul Umam/Garudea Prabawati)