Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pernyataan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan kubu Jhoni Allen Cs di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, AHY mengatakan KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional.

"Kita ketahui bersama bahwa baru saja hari ini dilakukan kongres luar biasa secara ilegal, mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara," kata AHY di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: AHY Minta Jokowi Hingga Menkumham Yasonna Laoly Tak Sahkan Pengurus Demokrat Versi KLB Deli Serdang

Lebih lanjut dia mengatakan, KLB tersebut juga didasari niat buruk serta dilakukan dengan cara-cara yang buruk.

Tidak hanya itu kata AHY, KLB tersebut tidak berdasar pada konstitusi dari Partai Demokrat yang sejatinya sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM.

Di mana yang dimaksud konstitusi di Partai Demokrat menurut AHY yakni adanya AD ART yang mengatur, terlebih soal KLB.

Baca juga: AHY: Sejak Awal Motif dan Keterlibatan Moeldoko Tidak Berubah, Ingin Ambil Alih Demokrat

"KLB ini tidak sesuai dengan konstituen Demokrat, (berdasarkan AD ART) harus disetujui dan didukung dua pertiga dari jumlah DPD, dan setengah dari jumlah DPC dan itu merupakan angka minimal, dan persetujuan dari ketua Majelis Partai," kata AHY.

Sedangkan kata dia, pada KLB yang terjadi siang tadi seluruh anggota, baik dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut.

Seluruhnya kata AHY dikonfrimasi berada di daerah masing-masing.

Baca juga: Partai Demokrat Terbelah, Mardani Ali Sera Ikut Prihatin

Karenanya AHY mengatakan bahwa KLB yang terjadi siang tadi merupakan ilegal.

Ia pun menegaskan saat ini tidak ada dualisme dalam tubuh Partai Demokrat.

"Kami tegaskan di sini, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat, saya Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, dan konstitusi kami juga tidak berubah yang telah disahkan oleh Kemenkumham," katanya.

Moeldoko terpilih secara aklamasi