TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Jumat (5/3/2021).

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, disebut ingin memecah belah partai.

Sehingga, AHY meminta pemerintah tak membiarkan kegiatan Moeldoko tersebut.

"Di negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan partai politik, saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu (6/3/2021).

Baca juga: Kata Pengamat Tak Mungkin Moeldoko Kudeta Demokrat Jika Tanpa Jaminan Disahkan Kemenkumham

Baca juga: Andi Mallarangeng Tuding KLB Demokrat Moeldoko Cs Abal-abal, Menteri Yasonna Diminta Tolak

Baca juga: Pidato Politik Pertama, Moeldoko Yakin Kekuatan Demokrat Bisa Menggemparkan Indonesia

"Untuk itu saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," lanjut AHY.

Pihak AHY pun akan menempuh langkah hukum terkait KLB Partai Demokrat tersebut.

"Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang telah kami persiapkan, melaporkan panitia dan siapapun yang tadi terlibat dalam penyelenggaran KLB ilegal kepada jajaran penegakan hukum," tegas AHY.

Baca juga: SBY Malu dan Bersalah Pernah Beri Jabatan pada Moeldoko: Perebutan Kepemimpinan yang Tak Terpuji

Baca juga: POPULER NASIONAL: Moeldoko Jadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB | AHY Sebut Moeldoko Ketum Abal-abal

Baca juga: Profil Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan yang Kini Jadi Ketum Demokrat Kubu Kontra AHY

SBY Malu dan Bersalah Pernah Beri Jabatan Moeldoko

Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyebut Moeldoko tega melakukan kudeta di Partai Demokrat.

Menurutnya, tindakan kudeta yang dilakukan Moeldoko itu merupakan tindakan tidak terpuji.

Bahkan, SBY juga menyebut tindakan Moeldoko itu jauh dari sikap kesatria.

"Banyak yang tidak percaya, bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega, dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (5/3/2021).

"Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral," lanjut SBY.

Baca juga: PROFIL Siti Nur Azizah, Putri Wapres Maruf Amin yang Setia Dukung AHY sebagai Ketua Umum Demokrat

Baca juga: Jadi Panglima TNI di Era SBY, Kini Ketum Demokrat Kubu Kontra AHY, Ini Perjalanan Karir Moeldoko

Baca juga: Bersedia Jadi Ketum, AHY Sebut Moeldoko Pungkiri Ucapannya Sendiri Saat Bantah Terlibat Isu Kudeta

Selain itu, SBY juga merasa malu dan bersalah pernah memberi jabatan Panglima TNI pada Moeldoko.

Sehingga, dirinya meminta ampun pada Allah SWT atas kesalahannya tersebut.

"Hanya mendatangkan rasa malu, bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia, termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya."

"Saya memohon ampun kehadirat Allah SWT atas kesalahan saya itu," ungkap SBY.

Baca juga: Bantah Pernyataan AHY, Sekretaris OC KLB Partai Demokrat: Kami Miliki Kepesertaan yang Sah

Baca juga: Moeldoko Jadi Ketua Umum Demokrat Versi KLB Tanpa Punya KTA, AHY: Ini Melecehkan

Baca juga: Sikapi KLB, AHY: Kami Lawan Karena Kami Punya Hak dan Kewajiban Jaga Kedaulatan Partai Demokrat

Diketahui, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Moeldoko mengatakan, KLB digelar secara konstitusional seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Ia menyebut, terpilihnya ia sebagai Ketum Demokrat dalam KLB merupakan bagian dari Demokrasi.

"Ada yang memilih Pak Moeldoko, ada yang memilih Pak Marzuki Alie, ini adalah sebuah demokrasi," ujarnya, seperti diberitakan Tribunnews.com, Jumat.

"Saya sama sekali tidak punya kekuatan untuk memaksa saudara-saudara untuk memilih saya, saya tidak punya kekuatan," jelas Moeldoko.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Taufik Ismail)