Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

AHY Minta Jokowi Tolak Pengesahan KLB Demokrat, Sebut Kegiatan Moeldoko untuk Pecah Belah Partai

AHY meminta Presiden Jokowi tak mengesahkan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Jumat (5/3/2021).

Penulis: Nuryanti
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in AHY Minta Jokowi Tolak Pengesahan KLB Demokrat, Sebut Kegiatan Moeldoko untuk Pecah Belah Partai
Tribunnews/Jeprima
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021). AHY meminta Presiden Jokowi tak mengesahkan KLB Partai Demokrat 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Jumat (5/3/2021).

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, disebut ingin memecah belah partai.

Sehingga, AHY meminta pemerintah tak membiarkan kegiatan Moeldoko tersebut.

"Di negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan partai politik, saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu (6/3/2021).

Baca juga: Kata Pengamat Tak Mungkin Moeldoko Kudeta Demokrat Jika Tanpa Jaminan Disahkan Kemenkumham

Baca juga: Andi Mallarangeng Tuding KLB Demokrat Moeldoko Cs Abal-abal, Menteri Yasonna Diminta Tolak

Baca juga: Pidato Politik Pertama, Moeldoko Yakin Kekuatan Demokrat Bisa Menggemparkan Indonesia

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021). (Tribunnews/Jeprima)

"Untuk itu saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," lanjut AHY.

Pihak AHY pun akan menempuh langkah hukum terkait KLB Partai Demokrat tersebut.

"Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang telah kami persiapkan, melaporkan panitia dan siapapun yang tadi terlibat dalam penyelenggaran KLB ilegal kepada jajaran penegakan hukum," tegas AHY.

Baca juga: SBY Malu dan Bersalah Pernah Beri Jabatan pada Moeldoko: Perebutan Kepemimpinan yang Tak Terpuji

Baca juga: POPULER NASIONAL: Moeldoko Jadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB | AHY Sebut Moeldoko Ketum Abal-abal

Baca juga: Profil Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan yang Kini Jadi Ketum Demokrat Kubu Kontra AHY

Berita Rekomendasi

SBY Malu dan Bersalah Pernah Beri Jabatan Moeldoko

Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyebut Moeldoko tega melakukan kudeta di Partai Demokrat.

Menurutnya, tindakan kudeta yang dilakukan Moeldoko itu merupakan tindakan tidak terpuji.

Bahkan, SBY juga menyebut tindakan Moeldoko itu jauh dari sikap kesatria.

"Banyak yang tidak percaya, bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega, dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (5/3/2021).

"Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral," lanjut SBY.

Baca juga: PROFIL Siti Nur Azizah, Putri Wapres Maruf Amin yang Setia Dukung AHY sebagai Ketua Umum Demokrat

Baca juga: Jadi Panglima TNI di Era SBY, Kini Ketum Demokrat Kubu Kontra AHY, Ini Perjalanan Karir Moeldoko

Baca juga: Bersedia Jadi Ketum, AHY Sebut Moeldoko Pungkiri Ucapannya Sendiri Saat Bantah Terlibat Isu Kudeta

Foto lawas ketika Moeldoko mencium tangan SBY.
Foto lawas ketika Moeldoko mencium tangan SBY. (Istimewa/Twitter)

Selain itu, SBY juga merasa malu dan bersalah pernah memberi jabatan Panglima TNI pada Moeldoko.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas