Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyebut realisasi Bidang Anggaran DPR RI kacau.

Penilaian itu didasari adanya tiga (3) komisi di DPR RI yang tidak melakukan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2020.

"Rencana DPR bidang anggaran juga kacau," kata Direktur Eksekutif Formappi, I Made Leo Wiratma dalam konferensi pers daring bertajuk ‘Perencanaan Buruk, Hasil Terpuruk: Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang III, Tahun Sidang 2020-2021’, Minggu (7/3/2021).

Baca juga: DKI Jakarta Keluar dari Zona Merah Covid-19, Ketua DPRD DKI Puji Kinerja Anies Baswedan

"Dari 11 komisi di DPR, hanya 8 yang ditemukan melakukan rapat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2020. Jadi ada 3 komisi di DPR yang tidak melakukannya," sambung Made.

Pelaksanaan fungsi anggaran DPR menurut (Badan Musyawarah) Bamus atas pelaksanaan APBN TA 2020 mencatat hanya ada delapan (8) Komisi di DPR yang melakukan evaluasi.

Baca juga: Mantan Anggota DPRK Pidie Jaya Diamankan Saat Antar 5 Kilogram Sabu ke Palembang

Di antaranya Komisi I DPR dengan 11 kementerian/lembaga (K/L); Komisi III dengan dua K/L; Komisi IV dengan tiga kementerian; Komisi V dengan 5 K/L, Komisi VI dengan sembilan K/L; Komisi VII dengan dua kementerian; Komisi VIII dengan empat K/L; dan Komisi X dengan empat K/L.

"Sedangkan tiga komisi yang tidak melakukan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2020 adalah komisi II, IX dan XI," ujar Made.

Baca juga: Pimpinan DPR Ingatkan Kemendikbud Perbaiki Program Subsidi Kuota Belajar

Dengan demikian, kata Made, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan APBN TA 2020 belum sepenuhnya dilaksanakan oleh DPR RI.

"Kita dapat menyimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan APBN TA 2020 belum seluruhnya dilaksanakan oleh DPR," ujar Made.