TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyayangkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang membandingkan polemik PKB pada 2008 silam dengan polemik Partai Demokrat saat ini. 

Diketahui, Mahfud mengatakan pemerintah saat ini tak bisa melarang KLB Partai Demokrat.

Menurutnya hal itu serupa dengan sikap diam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjadi presiden dan terjadi perebutan PKB antara Gus Dur dengan Muhaimin Iskandar. 

Baca juga: Didampingi 34 Ketua DPD, AHY Tiba di Kemenkumham, Lapor Penyelenggaraan KLB Ilegal

Hinca menegaskan polemik Partai Demokrat terjadi bukan karena persoalan internal.

Melainkan terjadi karena ada pihak dari lingkar kekuasaan yang secara terang benderang telah melakukan praktik amoral ke dalam Partai Demokrat. 

"Seharusnya Prof Mahfud beserta jajaran istana bergerak cepat karena ini persoalan integritas pejabat istana. Sudah beberapa kali kami sampaikan melalui surat resmi berkenaan dengan ini," ujar Hinca, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (8/3/2021). 

"Pembiaran terhadap peristiwa tersebut adalah kesalahan besar. Istana harusnya khawatir ada seorang KSP yang punya ambisi buta, lantas menabrak konstitusi partai kami. Akrobat semacam ini menakutkan bagi rakyat," imbuhnya. 

Baca juga: Berpeluang Ketemu Moeldoko Cs di Kemenkumham, AHY : Senyumin Aja Nanti

Hinca mengatakan KLB di Sumatera Utara tersebut secara legalitas jelas tidak memenuhi persyaratan.

Selain itu, secara moral pun dinilainya jauh dari kata panutan.

Bahkan jika diukur secara akal, jelas peristiwa tersebut nir logika.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menilai Partai Demokrat kubu AHY sangat merasakan ketidakadilan hari ini.

Pihaknya juga heran mengapa Istana tidak mendapatkan teguran ataupun bersikap kepada Moeldoko. 

Baca juga: KSP Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, LIPI: Tidak Boleh Ada Pembiaran dari Istana

"Mengapa seorang KSP Moeldoko tetap tidak tersentuh oleh narasi tegas dari pimpinannya di Istana Presiden. Mengapa tuan?" jelasnya. 

"Contoh yang Prof. Mahfud berikan, seperti kisruh PKB itu saya sungguh menyayangkan bahwa kacamata seorang cendikiawan hukum tidak mampu membedakan kedua situasi ini," imbuh Hinca. 

Lebih lanjut, Partai Demokrat disebutnya menunggu sikap dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ditunjuknya Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB. 

Menurutnya, sikap yang ditunjukkan Moeldoko saat ini dapat diartikan bahwa pembinaan internal istana bermasalah.

Sebab yang bersangkutan menjabat Kepala Staf Presiden (KSP). 

"Hari ini, Partai Demokrat dengan jutaan simpatisan dan kadernya menanti sikap bijak Pembina Politik Tertinggi di negara ini, yakni Presiden. Jika KSP bertingkah seperti itu, artinya pembinaan di internal istana juga bermasalah," tandasnya.