Agar Presiden Tidak Terseret Kisruh Partai Demokrat, Moeldoko Diminta Mundur dari KSP
Ketua Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer atau Noel menilai keterlibatan Moeldoko akan ikut menyeret nama Jokowi dan berdampak buruk pada istana.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Keterlibatan Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam kisruh partai Demokrat mendapat kecaman relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer atau Noel menilai keterlibatan Moeldoko akan ikut menyeret nama Jokowi dan berdampak buruk pada istana.
"Mau tidak mau, pasti akan berdampak pada Jokowi, karena posisi Moledoko Kepala Staf Presiden (KSP)," kata Noel, Senin, (8/3/2021).
Baca juga: Diimingi Rp 100 Juta, Peserta KLB Deli Serdang Cuma Diberi Rp 5 Juta, AHY: Ternyata Seburuk Itu
Menurut dia agar Presiden Jokowi tidak terus terseret pada masalah Partai Demokrat, maka seharusnya, Moeldoko mundur dari jabatan KSP.
Noel mengatakan tidak ada cara lain lagi selain mundur karena Moeldoko sudah didapuk sebagai Ketum Demokrat Versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar oleh kader yang kontra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca juga: Peserta KLB Demokrat: Hanya 32 Orang yang Punya Hak Suara Hingga Tandatangani 3 Surat Pernyataan
"Narasi tuduhan bahwa Jokowi terlibat di KLB Demokrat akan semakin liar jika Moeldoko tetap di Istana. Sementara Presiden Jokowi sendiri tentunya akan penuh pertimbangan untuk memberhentikan," kata Noel.
Menurut Noel, posisi Jokowi saat ini dilematis. Presiden tidak ingin memihak salah satu kelompok yang bertikai, baik kubu SBY atau Moeldoko.
Oleh karena itu, Moeldoko harus berjiwa ksatria untuk menjaga agar Presiden tetap fokus menjalankan pemerintahannya dengan mundur dari jabatan KSP.
Baca juga: Ungkapan Menyesal dari Salah Satu Peserta KLB Demokrat, Awalnya Dijanjikan Uang Rp 100 Juta
"Kalau memberhentikan Moeldoko nantinya SBY merasa girang dan menang secara politik maka pilihanya adalah harus berpihak pada pilihan yg sangat demokratis yaitu membiarkan persoalan internal demokrat bisa di selesaikan di internal demokrat itu sendiri," katanya.
Noel juga meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak membuat narasi seakan-akan pihak istana mendzolimi Demokrat. Sebaiknya kata dia, SBY fokus pada konsolidasi partai yang saat ini sedang kisruh.
"Konflik demokrat seperti besok sudah mau pilpres aja," pungkasnya.
Sebelumnya Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mempertanyakan kehadiran negara dan Polri dalam kerumunan acara Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko Cs di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021) kemarin.
Ia mempertanyakan tidak adanya pembubaran dari pihak yang berwenang terkait kegiatan tersebut. Apalagi, acara itu digelar di tengah pandemi Covid-19.
"Nyatanya walaupun KLB itu tidak ada izin dari Polri, tetap terlaksana, tidak dibubarkan. Ketika kader kami ingin membubarkan KLB tersebut malah dihalangi. Jadi bagaimana ini, dimana negara pada saat itu? dimana demokrasi bisa ditegakkan," kata Andi dalam diskusi daring, Sabtu (6/3/2021).