Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri menyatakan siap memberikan sanksi kepada personel yang terlibat politik praktis dalam dualisme partai Demokrat. Khususnya dugaan ada oknum personel yang melakukan intimidasi kader di daerah.

"Tentunya apabila ada pelanggaran-pelanggaran Polri akan tindak," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Kamis (11/3/2021).

Rusdi menjelaskan Polri masih belum menemukan laporan adanya personel yang diduga telah melakukan pelanggaran. Mereka juga tengah memeriksa kabar itu terhadap jajarannya di daerah.

Baca juga: Demokrat Ungkap soal Intel Kepolisian yang Datangi Ketua DPD-DPC: Satu Satunya di Melawi

"Kita ngecek itu. Apabila ada hal yang melanggar tentunya polri akan melalukan tindakan. Kita lakukan pengecekan itu benar atau tidak," tandas Rusdi.

Sebelumnya, DPP Partai Demokrat mengaku mendapat laporan dari daerah soal intel polres yang mengancam kader partai berlambang mercy itu di tingkatan kabupaten atau kota.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut, satu diantaranya adalah kader di Melawi, Kalimantan Barat (Kalbar).

"Iya, saya sempat mendengar ada laporan itu. Dari beberapa daerah. Salah satunya memang Melawi, Kalbar," kata Herzaky kepada wartawan, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Pengamat: Kisruh Partai Demokrat Bikin SBY dan AHY Harus Mengubah Strategi

Herzaky mengatakan, Demokrat saat ini sedang mendalami laporan tersebut.

"Sedang kami dalami, apakah benar mereka memang anggota instansi terkait, dan apakah memang ada arahan secara resmi," ujarnya.

Diketahui, isu soal intel polisi datangi Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat kubu AHY dicuitka oleh beberapa politisi PD, di antaranya Benny K Harman.

Baca juga: Pengamat Sebut Jokowi Tak Perlu Buka Suara soal Gejolak Demokrat: Sudah Benar Diam Saja

Dalam cuitannya pada Selasa siang kemarin, Benny menyebut terdapat jajaran intelijen polres tersebut mengancam kader Demokrat di kabupaten atau kota untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti dan mereka bergerak atas perintah kapolres.

"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel2 Polres untuk menyerahkan nama2 pengurus inti partai. Katanya atas perintah Kapolres. Ada pula yang dibujuk utk pro Pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah.? Rakyat Monitor!" kata Benny lewat akun Twitter miliknya, @BennyHarmanID, Selasa (9/3/2021).