Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Posisi Moeldoko sebagai Ketum Demokrat dan KSP Dinilai Menyulitkan Jokowi

Pengamat politik Muhammad AS Hikam menilai posisi Moeldoko sebagai Ketum Demokrat dan KSP mempersulit Presiden Jokowi.

Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
zoom-in Posisi Moeldoko sebagai Ketum Demokrat dan KSP Dinilai Menyulitkan Jokowi
KOMPAS.com Rakhmat Nur Hakim / DOK. UI via KOMPAS.com
Moeldoko dan Jokowi. Pengamat politik Muhammad AS Hikam menilai posisi Moeldoko sebagai Ketum Demokrat dan KSP mempersulit Presiden Jokowi. 

Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, Pangi juga mengatakan Jokowi wajib memecat Moeldoko secara tak hormat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Pertemuan Moeldoko dan Presiden Jokowi Sehari Sebelum KLB Demokrat di Deli Serdang

Baca juga: Demokrat : Jika Moeldoko Mundur dari KSP Bukan Berarti Intervensi Eksternal Dianggap Tak Ada

“Sehingga memecat secara tidak hormat Moeldoko dari posisinya sebagai KSP harus dilakukan."

"Ini sudah mencoreng wajah Presiden, menjadi beban Istana, karena beliau pejabat negara (di lingkaran Istana),” ujar Pangi, Selasa (9/3/2021).

Pangi mengaku khawatir jika aksi pembajakan seperti yang dilakukan Moeldoko dibiarkan, bisa dilakukan pejabat pemerintah lainnya.

Hal ini tentu akan merusak sistem kepartaian yang menunjang demokrasi saat ini.

Lebih lanjut, Pangi menyarankan agar Jokowi menyatakan ketidakterlibatannya dalam aksi pembajakan yang dilakukan Moeldoko.

Jika Jokowi tetap diam, ujar Pangi, justru akan menguatkan dugaan keterlibatan Istana dalam konflik Demokrat.

Berita Rekomendasi

Sebagai bentuk ketegasan Istana tak terlibat, Pangi menyebut pemerintah bisa menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak mengikuti aturan AD/ART partai.

Hal ini dilakukan sebagai tindakan pemerintah untuk meyakinkan tak adanya dualisme kepengurusan dalam tubuh Partai Demokrat.

“Pemerintah juga harus meyakinkan tidak ada dualisme kepengurusan dengan menolak memberikan legitimasi, menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak ikut aturan AD/ART partai yang sudah didaftarkan pada lembar dokumen negara tahun 2020,” pungkasnya.

Mahfud MD: Jokowi Kaget

Presiden Joko Widodo bersama Meko Perekonomian sekaligus Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto memantau vaksinasi di DIY dan Jateng (10/3/2021)
Presiden Joko Widodo bersama Meko Perekonomian sekaligus Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto memantau vaksinasi di DIY dan Jateng (10/3/2021) (Istimewa)

Baca juga: Mahfud MD Beberkan Reaksi Jokowi saat Tahu Moeldoko Terlibat Kudeta Demokrat: Dia Kaget Betul

Baca juga: Demokrat Kubu Moeldoko Akui Belum Menyerahkan Hasil KLB ke Kemenkumham

Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkapkan reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika tahu Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, terlibat kudeta Partai Demokrat.

Mahfud MD berujar, masalah tersebut merupakan urusan pribadi dari Moeldoko.

Presiden Jokowi yang mengetahui hal itu sempat terkejut dan tak masalah.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas