Jhoni Allen Sebut Kantor Demokrat di Menteng Dibeli dari Mahar Pilkada, Herzaky: Nyanyian Sumbang
Herzaky Mahendra Putra mengataka pernyataan tersebut hanya nyanyian sumbang dari para mantan kader Partai Demokrat.
Editor: Adi Suhendi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menepis tudingan soal gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang berlokasi di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, dibeli dari hasil mahar kegiatan Pilkada.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengataka pernyataan tersebut hanya nyanyian sumbang dari para mantan kader Partai Demokrat.
"Jelas itu hanya nyanyian sumbang dari mantan kader, udah jelas, kalau emang ada (buktinya) ya silakan buktikan saja gitu," kata Herzaky saat ditemui di Gedung DPP Partai Demokrat, Jumat (12/3/2021).
Lebih lanjut dirinya menyayangkan terkait ketidak beranian para mantan kader tersebut.
Baca juga: Diduga Palsukan Akta Otentik AD/ART dan Tulis SBY Jadi Pendiri Demokrat, AHY Dilaporkan ke Bareskrim
Padahal kata Herzaky, dahulu para mantan kader itu berkantor dan lama mengabdi untuk Partai Demokrat saat masih dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Dulu kan mereka (mantan kader) juga di sini (Gedung DPP), kok mereka dulu di sini ga ada teriak-teriak kan sudah lama mereka di sini, nah setelah dipecat baru teriak-teriak," katanya.
Karenanya Herzaky menilai tudingan tersebut hanya omong kosong belaka.
"Saat mereka masih disini kan (seharusnya) mereka menanyakan itu, oh ini ga bener ini, kalau (tuduhan) itu bener. Tapi kenyataannya kan karena mereka itu dipecat jadi mereka kecewa, jadi nyanyian sumbang para mantan kader yang kecewa saja," katanya.
Baca juga: Alasan Moeldoko Belum Muncul sejak Jadi Ketum Demokrat KLB & Isu Maju Pilpres 2024 Versi Jhoni Allen
Menurut Herzaky dalam aturan Partai Politik terdapat tiga sumber dana yang digunakan untuk operasional Partai.
Di antaranya iuran anggota, sumbangan sukarela, serta Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Kalau tidak sesuai dengan itu atau ada oknum, ya silahkan mengadu ke BPOKK (Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan)," katanya.
Diketahui, Sekjen Partai Demokrat kubu Moeldoko, Jhoni Allen Marbun mengungkap hasil pertemuannya dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas tanggal 16 Februari 2021.
Baca juga: AHY Dilaporkan Damrizal Cs Atas Dugaan Pemalsuan Akta Pendirian Partai Demokrat ke Bareskrim Polri
SBY merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat versi Kongres 2020 dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
