Demokrat Bantah Konflik Kudeta yang Terjadi Hanya Drama Politik untuk Menaikkan Simpati Publik
Partai Demokrat membantah konflik kudeta yang sedang terjadi hanya drama politik untuk menaikkan elektabilitas dan simpati publik.
Penulis: Inza Maliana
Editor: Arif Fajar Nasucha
TRIBUNNEWS.COM - Konflik perebutan kepemimpinan yang tengah terjadi di Partai Demokrat belum menemui titik terang.
Di sisi lain, isu adanya kepentingan di balik konflik yang berujung saling lapor ke pihak berwajib hingga pengadilan pun kian mencuat.
Di antaranya, isu kepentingan dari Demokrat yang dianggap hanya drama politik untuk menaikkan elektabilitas hingga simpati publik oleh pengamat politik.
Menanggapi beredarnya isu tersebut, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membantahnya.
Baca juga: Jimly Asshiddiqie Sebut Gejolak di Demokrat Bukan Agenda Jokowi: Sebentar Lagi Jadi Mantan Presiden
Ia mengaku heran dengan tudingan tersebut karena pihaknya tengah menghadapi penyalahgunaan kekuasaan yang bisa meluluhlantakkan demokrasi.
"Saat kita menghadapi tontonan terang benderang, perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang bisa meluluhlantakkan demokrasi."
"Yang ditunjukkan oleh oknum kekuasaan bersama antek-anteknya, mantan kader kami, melalui GPK-PD."
"Tapi masih ada saja yang berpendapat ini drama politik untuk menaikkan elektabilitas dan simpati publik," kata Herzaky dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Minggu (14/3/2021).
Menurut Herzaky, jika memang tudingan dari para pengamat itu benar terjadi.
Ia meminta mereka menggunakan hati untuk melihat kenyataan yang tengah dihadapi Partai Demokrat yang mendukung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kemudian, ia pun mempertanyakan boleh tidaknya sekelompok orang yang tak memiliki hak namun tetap melakukan kongres pemilihan ketua umum baru.
Terlebih, gelaran KLB Deli Serdang pada awal Maret lalu dilakukan di tengah pandemi tanpa adanya izin.
Baca juga: Pengamat: Moeldoko Tak Bisa Disalahkan soal Jadi Ketum Demokrat, Harusnya Jadi Koreksi AHY dan SBY
"Apakah sekelompok orang yang tidak berhak, diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan politik yang diklaim sebagai Kongres (Luar Biasa) yang merupakan forum tertinggi di suatu organisasi, dengan menghadirkan bukan pemilik suara yang sah."
"Dan kemudian bisa memilih yang mereka sebut Ketua Umum baru yang merupakan orang lingkar dalam Istana, dan mendemisionerkan kepengurusan sebelumnya?" kata Herzaky.
