Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Soal Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode. Hidayat Nur Wahid: Tak Ada Agenda MPR Amandemen UUD

Hidayat Nur Wahid menegaskan tidak ada agenda dari MPR mengamandemen kembali UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden 3 Periode.

Soal Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode. Hidayat Nur Wahid: Tak Ada Agenda MPR Amandemen UUD
Humas MPR RI
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan RI (MPR RI) Hidayat Nur Wahid menegaskan tidak ada agenda dari MPR mengamandemen kembali UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden 3 Periode.

Karenanya, pria yang akrab disapa HNW ini menilai wacana lama yang diangkat Arief Poyuono untuk menambah masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, agar SBY dan Jokowi bisa maju lagi dalam Pilpres 2024, perlu dikritisi dan ditolak juga.

"Karena tidak sesuai dengan UUD dan amanat reformasi," kata HNW dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/3/2021).

HNW mengingatkan ketika wacana itu pertama kali dimunculkan pada November 2019, Presiden Jokowi sendiri sejak saat itu telah menolak wacana tersebut, dan menyebut bahwa usulan masa jabatan presiden tiga periode itu muncul dari pihak yangg cari muka.

Bahkan, usulan itu tindakan yang menampar wajahnya dan bisa menjerumuskan dirinya untuk tidak mentaati UUD dan amanat reformasi.

Baca juga: Ketua MPR Pastikan Tidak Ada Pembahasan Mengenai Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Menyikapi usulan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode, yang dimunculkan kembali, Jubir Presiden Jokowi juga menegaskan sikap Presiden Jokowi menolak wacana itu dan tegak lurus mengikuti ketentuan UUD bahwa masa jabatan Presiden adalah 2 periode.

Wacana masa jabatan Presiden tiga periode ini kembali dilontarkan oleh segelintir pihak, salah satunya Arief Poyuono (mantan wakil ketua umum Gerindra).

Mantan Ketua MPR RI Amien Rais kemudian hanya menyampaikan warning keras agar wacana ini tidak menjadi kenyataan. Tapi untuk bisa mewujudkan issu yg dimunculkan lagi oleh Arief dan mendapat tanggapan luas itu, hanya bisa dilakukan dengan mengamandemen kembali UUD 1945.

Baca juga: ISU Presiden Tiga Periode: PKS Peringatkan Jokowi, Pengamat Sebut Rakyat akan Marah

Dengan usulan dari sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR, diajukan secara formal dan tertulis.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas