Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para Raja Petuanan Lilialy berserta tokoh masyarakat Pulau Buru menggelar pertemuan dengan Deputi I Bidang Infrastruktur Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Dalam pertemuan tersebut yang diterima oleh Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta, perwakilan raja dan tokoh masyarakat menyampaikan beberapa sikap mengenai terbengkalainya proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 MW di Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Kepada Kantor Staf Presiden (KSP), mereka menyampaikan bahwa ketersedian listrik sudah merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan kesehari-harian masyarakat Pulau Buru yang selama ini sudah didambakan.

Baca juga: PLTMG Sorong Jadi Pembangkit Pertama Tergasifikasi di Indonesia 

Pihaknya meyakini pembangungan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) adalah bukti nyata perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap masyarakat Pulau Buru.

Emphie Sahetapy, selaku tokoh masyarakat mengungkapkan bawah KSP merespon positif terkait aspirasi serta tuntutan yang disampaikan oleh para raja dan tokoh adat.

"Pertama, KSP akan segera mengkaji persoalan ini. Akan megundang pihak terkait, yang dianggap menghambat proyek ini. Kedua, 23 Maret besok KSP akan turun langsung ke Pulau Buru. Ketiga, KSP akan membuat jalan 300 kilometer. Selama ini tak ada akses. Sekarang sudah mulai dibuat. Tahun 2024 harus rampung jalan ini," kata Emphie Sahetapy.

Ia mengungkapkan, pihaknya merasa tersanjung atas respon KSP yang begitu responsif dan peduli terhadap berbagai persoalan di daerah, khususnya, kepada masyarakat Pulau Buru.

Sementara itu, tokoh adat Pulau Buru dari Bagaian Barat Talim Wamnebo menyampaikan bahwa kedatangannya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Pulau Buru, termasuk juga mengenai hasil perikanan yang sangat berpotensi, hanya saja, masih ada beberapa persoalan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah terutama masalah ketersediaan listrik yang belum memadai.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Kapal Tol Laut untuk Dorong Ekonomi Maluku

"Keterbatasan listrik dan pendidikan. Ada sekolah, tapi jauh dan tutup karena pandemi. Yang bisa sekolah, yang punya HP. Jual pala, cengkeh. Tapi tak bisa digunakan karena tak ada listrik. Terutama yang di pegunungan," kata Talim Wamnebo.

Talim mendesak agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera merampungkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG).

"Tak hanya itu, masyarakat nelayan juga kurang infrastruktur. Tak ada Cold Storage yang bisa untuk menyimpan es. Ikan akhirnya dibuang karena busuk," tegasnya.

Milton Mauritz, selaku perwakilan tokoh Buru Selatan yang juga sebagai tokoh masyarakat Buru di Jabodetabek, mengungkapkan krisis listrik di Pulau Buru merupakan perlu perhatian khusus dan pihaknya mendorong agar pembangunan proyek PLTMG tersebut untuk segera dapat menikmati manfaatnya.

"Pertemuan dengan Deputi I KSP, pembangunan PLTMG tertunda, kami sampaikan, saat ini di Pulau Buru, krisis listrik. Lebih banyak padam lampunya daripada nyala. Kami memohon kepada KSP, kami mendorong KSP, persoalan ini harus dipandang serius. Karena masyarakat Buru menunggu proyek yang amat baik dan sangat bermanfaat amat besar," ungkap Milton.

Di waktu yang sama, Sutomo, selaku tokoh transmigran yang sejak tahun 1981 asal Banyuwangi Jawa Timur menyatakan agar masyarakat di Pulau Buru dapat menikmati kemajuan infrastruktur listrik yang selama ini terkendala.

"Pengeringan padi, terlambat. Penetapan telur juga banyak matinya. Ya karena banyak padamnya listrik itu. Beli genset terlalu mahal," ungkapnya.

Begitu juga dengan Ibrahim Wael, Selaku Raja sangat antusias dan masyarakat senang atas pembangunan PLTMG di Pulau Buru.

Hanya saja, pihaknya menyanyangkan terkait adanya persoalan tanah dan masalah hukum yang membuat pihaknya merasa bingung.

"Kami para raja, ikhlas memberi 500 ribu hektar cuma-cuman pada 1966 saat jadi pembuangan PKI. Kami para raja juga ikhlas banyak transmigran. Kodam Pattimura, butuh 500 hektar, kami hibah, tanpa imbalan. Masalah lahan, kami tidak pernah menghambat. Kami para raja jadi bingung. Yang sekarang ini, masyarakat siap dengan ganti rugi. Kami trauma, jangan-jangan kami jadi tersangka. Kami tidak tahu masalah hukum," tegasnya.

Kedatangan mereka yang diterima Deputi I Bidang Infrastruktur Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai bentuk penyampaian sikap dan tuntutan kepada Presiden Jokowi, Jaksa Agung RI, dan Komisi III DPR RI.

Pihaknya meminta agar presiden dapat menyikapi permasalahan ini agar pembangunan PLTMG 10 MW di Pulau Buru dapat segera dilanjutkan sehingga uang rakyat yang digunakan untuk pembangunan proyek tersebut tidakterbuang begitu saja.

"Bahwa kami tidak mencampuri urusan penegakan hukum yang sudah hampir 4 tahun dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku yang tertuju kepada Fery Tanaya, tetapi hendaknya proses hukum tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan bukan karena ada indikasi lain sehingga masyarakat Pulau Buru yang menjadi korban," tutup Emphie Sahetapy.