Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tanggapi Isu Wacana Presiden 3 Periode, Mahfud MD Singgung Alasan Pembubaran Orde Baru

Isu wacana presiden tiga periode memang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Banyak tokoh yang menanggapi isu tersebut, termasuk Mahfud MD.

Tanggapi Isu Wacana Presiden 3 Periode, Mahfud MD Singgung Alasan Pembubaran Orde Baru
Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Rusman
Menkopolhukam, Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Amien Rais dan sejumlah perwakilan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (9/3/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Isu wacana presiden tiga periode memang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini.

Sudah banyak tokoh yang menanggapi isu tersebut, termasuk Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Menanggapi isu tersebut, ia pun menyinggung kembali perihal alasan penting pembubaran orde baru dan pemberlakukan reformasi.

Menurut Mahfud MD, yang menjadi alasan penting mengapa Indonesia dulu membubarkan orde baru dan melakukan reformasi adalah karena masa jabatan presiden yang tidak dibatasi jumlah periodenya.

Untuk itu, MPR kemudian membuat amandemen atas UUD 1945 dengan membatasi jabatan presiden hanya diperkenankan selama dua periode.

Baca juga: Arief Poyuono ke Amien Rais: Jabatan Presiden 3 Periode Itu Perlu

Baca juga: Mahfud MD Jawab Tudingan Amien Rais soal Wacana Presiden 3 Periode, Ungkap Pernyataan dari Jokowi

"Salah satu alasan penting, mengapa kita dulu membubarkan Orde Baru dan melakukan Reformasi 1998 adalah karena jabatan Presiden tidak dibatasi jumlah periodenya."

"MPR kemudian membuat amandemen atas UUD 1945, membatasi dua periode saja. Kalau mau mengubah lagi itu urusan MPR, bukan wewenang presiden," tulis Mahfud lewat akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Senin (15/3/2021).

Mahfud pun menegaskan, presiden tidak menyetujui adanya amandemen kembali.

Ia pun meminta agar semua pihak bisa konsisten membatasi jabatan presiden dengan dua periode saja.

"Presiden Jokowi tak setuju adanya amandemen lagi. Bahkan pada 2 Desember 2019 silam, mengatakan bahwa kalau ada yang mendorongnya menjadi Presiden lagi maka ada tiga kemungkinan.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Sri Juliati
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas