TRIBUNNEWS.COM - Rencana impor beras 1 juta ton oleh pemerintah menjadi sorotan.

Terlebih rencana impor itu muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak membenci produk asing.

Dihimpun Tribunnews.com, Rabu (17/3/2021), berikut fakta dan tanggapan soal rencana impor beras 1 juta ton.

1. Diperintahkan oleh Dua Menteri Jokowi.

Rencana impor beras 1 juta ton itu dikeluarkan oleh dua menteri di Kabinet Jokowi. 

Dua menteri itu yakni Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Perdagangan. 

Hal itu diungkap oleh Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso.

"Kebijakan Pak Menko dan Pak Mendag, kami akhirnya dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor, ” kata Buwas, sapaan akrabnya, dikutip dari Kompas TV , Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Anggota Komisi IV Kritik Rencana Impor Beras: Baru Wacana Saja Bikin Harga Gabah di Petani Jatuh

Menurut dia, kala itu, rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya tak pernah membahas impor beras.

Rapat itu hanya membahas stok pangan dalam negeri dan ancaman gangguan cuaca yang dapat mengganggu stok beras.

Buwas juga mengatakan, isu mengenai keputusan pemerintah untuk impor beras sebanyak 1 juta ton mulai memberi tekanan terhadap harga petani gabah.

Sebab, hal itu diketahui saat memasuki masa panen raya pertama tahun ini yang berlangsung sepanjang Maret-April 2021.

"Ini ada panen, berarti ada benturan produksi dalam negeri dengan impor. Ini baru diumumkan saja sekarang dampaknya di lapangan harga di petani sudah turun, " ujar dia.

2. Alasan Menko Perekonomian Perintahkan Impor Beras

Kementerian Perekonomian menjelaskan mengapa pihaknya memerintahkan impor beras.

Dikutip dari Kompas.com, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan impor dibutuhkan untuk menjamin stok beras dalam rangka mengamankan pangan sepanjang 2021 sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial dan politik.

Menurut dia, persediaan pangan yang cukup mampu membantu kinerja perekonomian nasional.

Hal yang jadi dasar kementerian yang dipimpin Airlangga Hartarto itu memutuskan pemerintah perlu mengimpor beras. 

"Surplus memang ada. Namun, surplus hanya berada di 6-7 provinsi (sentra produksi) dan ada yang defisit. Belum lagi wilayah di pulau-pulau, "jelas Musdhalifah dikutip dari Harian Kompas.

Baca juga: Popmasepi: Produksi Pertanian Indonesia Semakin Baik, Jadi Tidak Perlu Impor

“Oleh karena itu, Bulog harus (memiliki persediaan) cukup agar dapat mengalirkan ke daerah- daerah tersebut,” tutur dia lagi.

Musdhalifah menggarisbawahi, angka 1 juta ton alokasi impor dan beras impor tidak digelontorkan saat panen raya.

Alokasi itu penting untuk menjaga stok Bulog sebesar 1,5 juta ton di akhir 2021.

3. Alasan Menteri Perdagangan

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi angkat bicara terkait rencana impor beras 1 juta ton yang menuai kritik.

Menurutnya, langkah impor beras ini untuk menjaga stok beras di gudang Bulog. 

"Saya sebagai Menteri Perdagangan sudah dua kali ini, saya sampaikan, jadi Bulog ini punya yang namanya iron stock. Iron stock itu selalu mengikuti dinamika daripada stok dan harga," jelas Mendag saat konferensi pers daring, Senin (15/3/2021).

Mendag menegaskan bahwa jumlah iron stock mengikuti angka ramalan seperti yang kemarin disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS).

"BPS memperkirakan kita akan sedikit lebih baik daripada tahun lalu. Perkiraannya itu adalah 31,33 juta ton beras," tuturnya.

Sisi lain yang perlu diperhatikan, kata Mendag, yakni memastikan harga tetap stabil di tengah masyarakat.

"Kita juga lihat dari harga, kalau misalnya angka ramalannya bagus, tetapi harganya naik terus, berarti mengharuskan intervensi dari pemerintah. Kemudian juga adanya penugasan khusus, misalnya pengadaan beras untuk operasi pasar. Itu supaya disuplai oleh Bulog," tuturnya.

Baca juga: DPR Bentuk Panja: Harga Gabah Lagi Murah-murahnya, Kenapa Pemerintah Malah Impor Beras 1 Juta Ton?

Mendag Lutfi menambahkan bahwa impor 1 juta ton beras merupakan wacana pemerintah dan belum pasti realisasi angkanya sesuai.

Dirinya berkata jumlah impor mengikuti koefisien dari beberapa unsur termasuk iron stock tadi.

"Saya mau kasih contoh tahun 2018 pemerintah memutuskan untuk impor demi iron stock Bulog setidaknya 500 ribu ton. Namun faktanya yang diimpor tidak ada, kenapa? karena yang terjadi penyerapan dari pertani tinggi dan tidak mengharuskan Bulog untuk impor," urai mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini.

Mendag Lutfi menyampaikan Kementerian Perdagangan memiliki strategi yang tidak boleh didikte dan dipojokkan oleh pedagang.

Tujuannya tidak lain menjaga harga beras tetap stabil bukan untuk merusak harga jual para petani.

4. Kalangan DPR Menolak

Komisi IV DPR RI menolak rencana pemerintah dalam melakukan impor beras 1 juta ton yang dialokasikan melalui perum Bulog.

DPR beralasan, penolakan ini sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional yang harus mengutamakan produksi dalam negeri.

"Komisi IV menentang rencana impor beras karena dapat merugikan petani," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin, Senin, (15/3/2021).

Menurut Hasan, pemerintah harus berkomitmen melakukan pemenuhan pangan yang terjangkau melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian.

Oleh karena, ia meminta Perum Bulog meningkatkan singkronisasi dan kordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, terutama dalam melakukan penyerapan.

"Kalo serapannya Bulog dilakukan maksimal, maka saya kira persoalan beras akan selesai," tuturnya.

5. Jokowi Serukan Benci Produk Asing

Rencana impor beras 1 juta ton muncul setelah Presiden Jokowi menggajak untuk membenci produk asing. 

Seruan Jokowi itu disampaikan saat ia membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Mulanya Jokowi meminta sikap mencintai produk dalam negeri untuk lebih digaungkan.

Kemudian Presiden meminta agar kebencian pada produk-produk luar negeri juga digaungkan.

Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa mencintai produk Indonesia saja tidak cukup sehingga kampanye benci barang luar negeri harus digaungkan.

"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan, produk-produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," kata Jokowi dikutip dari Kompas.com. 

Baca juga: Naik Dua Digit, BPS Catat Impor Februari 2021 Sebesar 13,26 Miliar Dolar AS

Presiden menyebut, kampanye cinta produk Indonesia dan benci produk luar negeri penting dikumandangkan supaya masyarakat loyal terhadap hasil karya anak negeri.

"Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia," ujarnya.

(Tribunnews.com/Daryono/Reynas Abdila) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim/Muhammad Idris)