Kritik Wacana Impor Beras, Rizal Ramli: Kalau Betul-betul Pro Petani, Hapus Sistem Kuota Impor
Ekonom Rizal Ramli kritik wacana impor beras: Kalau Betul-Betul Pro Petani, Hapus Sistem Kuota Impor, Kamis (17/3/2021).
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Ekonom Rizal Ramli mengkritik wacana pemerintah untuk mengimpor beras dari luar negeri.
Menurut Rizal, jika benar-benar mendukung kalangan petani dalam negeri maka pemerintah harus menghapus sistem kuota impor beras.
Impor beras dinilainya akan memberi kemiskinan pada petani.
Hal itu diungkapkan Rizal lewat akun cuitan di Twitter-nya, @RamliRizal, Kamis (17/3/2021).
Baca juga: Anggota Komisi IV Kritik Rencana Impor Beras: Baru Wacana Saja Bikin Harga Gabah di Petani Jatuh
Baca juga: Alasan Mendag Impor Beras, Sebut Strategi Pemerintah Agar Tak Bisa Dipojokkan Spekulan
"Kalo betul-betul pro petani & pro pangan dalam negeri,, hapuskan sistem quota impor (rente puluhan triliun dan miskinkan petani)," tulisnya.
Lebih lanjut, Rizal mengatakan, impor beras bisa diganti dengan sistem tarif.
Sehingga, negara nantinya akan mendapat tambahan penerimaan sekaligus kalangan petani terlindungi.
"Diganti dengan sistim tarif (negara dapat tambahan penerimaan dan dan petani dilindungi !)."
"Ndak ruwet, tapi kalau doyannya selfi-selfi doang dengan petani yo ambyar," kata Rizal.
Baca juga: Masuki Masa Panen Raya, Kementan Pastikan Stok Beras Aman
Baca juga: Jamin Stok Beras Nasional, Komisi IV Dorong Perum Bulog Tingkatkan Sinergitas Dengan Kementan
Selain itu, Rizal juga menulis cuitan lain terkait impor beras.
Ia menyinggung berapa jajaran menteri yang diduga mendukung kebijakan itu.
Dua menteri tersebut adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.
Diketahui, kedua menteri ini sama-sama punya jejak di Partai Golkar.
Baca juga: Wacana Impor Beras Dikritik, Mendag: Jaga Iron Stock Bulog
Rizal menuturkan, kebijakan impor dengan sebutan 'perampokan lewat kebijakan'.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.