Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ahmad Syaikhu Sampaikan 5 Visi Kepemimpinan Nasional dalam Penutupan Rakernas PKS

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan lima Visi Kepemimpinan Nasional dalam pidato politiknya saat Penutupan Rakernas PKS

Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Ahmad Syaikhu Sampaikan 5 Visi Kepemimpinan Nasional dalam Penutupan Rakernas PKS
Tribunnews.com/ Gita Irawan
Presiden PKS Ahmad Syaikhu ketika menyampaikan lima Visi Kepemimpinan Nasional dalam pidato politiknya saat Penutupan Rakernas PKS di Hotel Bidakara Jakarta pada Kamis (18/3/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan lima Visi Kepemimpinan Nasional dalam pidato politiknya saat Penutupan Rakernas PKS di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (18/3/2021).

Menurut Syaikhu, lima visi tersebut merupakan warisan dari para pendiri bangsa yang patut dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama, kata Syaikhu adalah visi ketuhanan.

Bangsa Indonesia, kata dia, terlahir sebagai bangsa yang religius yakni bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dalam berbangsa yang senantiasa menempatkan agama dalam tempat yang mulia.

Baca juga: Pandemi Belum Hilang, PKS Minta Menhub Jangan Bikin Blunder Bolehkan Masyarakat Mudik Lebaran

Indonesia, kata dia, bukan negara sekuler atau komunis yang mengabaikan peran agama.

Jika ada kebijakan yang berusaha memarjinalkan atau bahkan menghilangkan peran agama dalam proses pembangunan di negeri ini, kata dia, maka itu adalah tindakan yang mengkhianati visi ketuhanan.

BERITA TERKAIT

"Karena itu, jika benar peta jalan pendidikan nasional tidak memasukan peran agama dalam visi pendidikan nasional, maka kebijakan tersebut harus dikoreksi karena tidak sesuai dengan visi Ketuhanan," kata Syaikhu.

Visi kedua, lanjut dia, yakni visi kemanusiaan.

Tanggungjawab negara, kata Syaikhu, adalah memanusiakan manusia, menjaga harga diri, dan martabat manusia, melindungi hak-hak asasi manusia dan memajukan kualitas Sumber Daya Manusia.

Indonesia, kata dia, bukan negara kapitalis-liberal yang meletakkan kepentingan pembangunan ekonomi di atas nilai-nilai kemanusiaan.

Baca juga: Puncak Rakernas, Presiden PKS akan Sampaikan Pidato Politik Sikap Partai

"Pemimpin yang memiliki Visi Kemanusiaan akan meyakini bahwa dalam mengendalikan pandemi, negara harus lebih mengutamakan keselamatan jiwa warganya dibandingkan memacu pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Visi ketiga, kata dia, yakni visi kebangsaan.

Kepemimpinan nasional, kata dia, harus berakar kepada visi kebangsaan yang sama yakni satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia.

Pemimpin, kata dia, harus mempersatukan dan mempersaudarakan, bukan memecah belah apalagi mengadu domba.

Di tangan pemimpin yang memiliki visi kebangsaan, kata dia, Pancasila akan menjadi energi besar yang menyatukan seluruh komponen bangsa.

Baca juga: PKS Luncurkan Gerakan Donor Darah dan Plasma Konvalesen

"Sebaliknya, di tangan pemimpin yang buta Visi Kebangsaan, maka Pancasila akan dijadikan alat kekuasaan untuk memberangus kelompok-kelompok yang dianggap mengancam kekuasaan," kata Syaikhu.

Visi keempat, lanjut dia, yakni visi kerakyatan.

Indonesia, kata dia, dibangun dengan semangat gotong royong oleh para pendiri bangsa.

Mereka, kata dia, mewariskan apa yang dikenal dengan konsep demokrasi permusyawaratan dan perwakilan yang dimaknai sebagai visi kerakyatan.

"Hari-hari ini kita menyaksikan bahwa demokrasi kita mengalami kemunduran. Setelah lebih dari dua dekade pasca reformasi, Indonesia gagal melakukan konsolidasi demokrasi," kata Syaikhu.

Hingga hari ini, kata dia, demokrasi di Indonesia perlahan-lahan menuju jurang kehancuran.

"Kebebasan sipil semakin menurun, indeks demokrasi terus merosot, dan penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi semakin menjadi-jadi," kata Syaikhu.

Adanya wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, kata Syaikhu, membuat demokrasi kita semakin mundur.

Padahal UUD 1945 pasal 7, kata dia, telah tegas mengatur jabatan Presiden hanya dua periode.

"Pentingnya pembatasan jabatan Presiden adalah untuk menghindari adanya penyelewengan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Syaikhu.

Visi kelima, lanjut dia, adalah visi keadilan.

Indonesia, kata dia, adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Kekuasaan, kata Syaikhu, tidak boleh melumpuhkan sendi-sendi dan pilar-pilar negara hukum.

Hukum, lanjut dia, harus berpihak kepada kebenaran dan keadilan bukan kepada kekuasaan dan pendukung kekuasaan.

Visi keadilan, kata Syaikhu, harus termanifestasi di berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam bidang ekonomi, kata dia, negara harus mewujudkan ekonomi yang membawa rasa keadilan dalam penguasaan aset dan distribusi pendapatan ekonomi nasional.

Dalam bidang politik, lanjut dia, negara harus memperkuat agenda demokrasi substansial.

Dalam bidang hukum, kata Syaikhu, negara harus konsisten mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta berpegang teguh dalam menegakkan supremasi hukum di atas kepentingan politik maupun ekonomi.

Syaikhu juga menegaskan, bagi PKS, Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah konsensus yang tidak perlu diperdebatkan lagi.

"Tugas kita saat ini adalah merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima visi kepemimpinan yang bersumber dari Pancasila merupakan panduan bagi kita semua," kata Syaikhu.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas